 |
| Perwakilan GMNI Kabupaten Bekasi diterima audensi Sekretaris Dinas Cipta Karya, Senin (5/4/21) |
BEKASI- Sembilan orang perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi diterima oleh Imam Nugraha Sekretaris Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi terkait aksi mereka yang mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran pembangunan 488 toilet sekolah, Senin (5/4/2021).
Sebelumnya sejumlah aktivis mahasiswa dari GMNI Kabupaten Bekasi, menggelar aksi unjuk rasa guna mempertanyakan penggunaan anggaran pembangunan toilet sekolah sebanyak 488 di wilayah Kabupaten Bekasi yang diambil APBD tahun 2020.
Merespon hal tersebut Dinas Cipta Karya melalui Sekretaris Dinas Imam Nugraha langsung menerima perwakilan GMNI Kabupaten Bekasi untuk beraudensi guna menjawab beberapa point tuntutan para mahasiswa tersebut, salah satunya besar anggaran pembangunan toilet di sekolah-sekolah yang dianggap tidak masuk akal.
"Iya, untuk menjawab pertanyaan para mahasiswa, kita sudah menyampaikan besar anggaran tersebut bukan saja untuk pembangunan toilet semata, tapi juga ada beberapa fasilitas penunjang protokol kesehatan jelang sekolah tatap muka nantinya," jelas Imam saat ditemui usai beraudensi dengan perwakilan GMNI Kabupaten Bekasi.
Dituturkan Imam, besar anggaran pembangunan per toilet sebesar 198 juta itu sudah termasuk potongan pajak, serta potongan kelebihan anggaran setelah audit inspektorat dan Dinas Cipta karya sebesar 11 juta hingga 22 juta, semua pekerjaan sudah dibayar dan pembayaran juga disesuaikan dengan kondisi item yang sudah terpasang dan harus sesuai dengan spesifikasi yang ada di Rencana Anggaran Belanja (RAB).
"Kita juga membayar sesuai dengan apa yang kita temui di lapangan, ada yang item yang tidak sesuai dengan RAB ya kita bayar sesuai harga unit yang terpasang disana, misal di RAB WC harus merk TOTO tapi ternyata yang dipakai tidak sesuai, jadi kita sudah bisa meminimalisir kerugian negara," imbuhnya.
Sementara menjawab pertanyaan mahasiswa terkait transparansi penggunaan anggaran, Ia menjawab semua proses sudah ada pengawasan, juga saat ini hal tersebut sudah dalam pemeriksaan BPK, dan beberapa pejabat sudah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Metro Jaya, namun tidak mau menyebut beberapa nama pejabat tersebut.
"Kalau untuk transparansi kita juga di awasi oleh BPK, sekarang juga lagi di periksa oleh KPK dan Polda Metro Jaya," tandasnya.(Sigit)
