 |
| Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin Senin (26/4/21) malam |
RANTAU- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin menyampaikan catatan Rekomendasi kepada lima SOPD dan satu Perusahaan Daerah (PERUMDA) serta satu Badan Lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.
Rekomendasi tersebut disampaikan DPRD dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Penyampaian Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tapin Tahun Anggaran 2020 yang digelar pada Senin (26/4/21) malam di gedung DPRD Jl Brigjen Hasan Basery Tapin.
Dari lima SOPD, satu Badan dan satu Perumda yang mendapat catatan Rekomendasi terbanyak dari DPRD pada rapat paripurna yang digelar hingga tengah malam tersebut, 12 point Rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tapin.
Point Rekomendasi DPRD kepada Dinas PUPR meliputi tentang pengawasan, evaluasi, manfaat, sosialisasi, koordinasi dan penegakan hukum terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Disamping itu DPRD menekankan kepada Dinas PUPR agar fokus terhadap pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah dan perkantoran serta memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dari pengelolaan alat berat.
Sedangkan point rekomendasi untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tapin, DPRD merekomendasikan terkait Realisasi perubahan status Perumda menjadi BUMD sesuai PP nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan terkait pelayanan terhadap pelanggan.
Sementara untuk Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) DPRD merekomendasikan 6 point, BAPELITBANGDA lebih berperan aktif dalam perumusan program prioritas seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan produktivitas bidang pertanian dan pariwisita serta menjadi think thanknya pemerintah yang akuntabel salah satunya berkaitan dengan ketersediaan dan validasi data atau kata lain By Riset By Data.
DPRD mendorong BAPELITBANGDA untuk segera melakukan riset terkait indek pembangunan manusia di Kabupaten Tapin dan mendorong agar lebih banyak berinvestasi di bidang penelitian dan pengembangan yang berkualitas serta menjalin kerjasama dengan pihak pihak yang berkompeten dalam merumuskan perencanaan berbasis ilmiah.
Kemudian lebih lanjut DPRD Tapin dalam catatan sarannya kepada SOPD agar lebih terbuka dan gamblang dalam mengimplementasikan program programnya.
Kesimpulan dari rekomendasi DPRD Tapin kepada eksekutif memberikan pandangan dalam penggunaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin tahun anggaran 2020 dapat di terima adapun dalam penyerapannya kurang dari 100 persen masih dalam kategori wajar dikarenakan adanya kendala kendala pelaksanaan kegiatan SOPD dimasa masih suasana pandemi Covid-19.(Ron)
