 |
| Mahasiswa yang tergabung dalam GMNI pertanyaan anggaran Toilet dari APBD 2020 yang harga perunitnya hampir Rp 200 juta. |
BEKASI-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi pertanyakan transparansi anggaran terkait Toilet yang di bangun oleh APBD 2020.
Kordinator Lapangan (Korlap) Rudi Widodo dalam orasinya menyampaikan, dengan adanya pembangunan Toilet yang mencapai 198 juta per unit tentunya menjadi tanda tanya besar. Apalagi sampai saat ini tidak ada kepastian yang jelas terkait berapa sebenarnya pembangunan toilet yang di lakukan oleh dinas PUPR Kabupaten Bekasi.
"Ya anggaran toilet sekolah yang harga pembangunannya mencapai kurang dari 200 juta ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena dari hasil dan jumlah anggarannya justru tak logis. Maka kami meminta transparansi, dan mendesak bupati Kabupaten Bekasi untuk mengevaluasi kepala pejabat PUPR," katanya saat dimintai keterangan oleh awak media dilapangan komplek Pemda Kabupaten Bekasi, Senin (5/4/21).
Lebih lanjut, Rudi menyesalkan dalam sela audensi bersama Sekretaris Dinas PUPR, justru dirinya tidak dapat jawaban yang konkrit terkait anggaran Toilet.
"Ya tadi kita selain aksi, kita juga audensi dengan beberapa pejabat PUPR, termasuk pak Sekdis PUPR. Tetapi disayangkan, begitu kita singgung terkait transparansi, justru kami hanya dibacakan biaya-biaya untuk pembangunan WC tersebut, dan tidak dilihatkan ke kita, apalagi juga tidak berani untuk di publikasikan ke publik,"ucapnya.
Selain itu Artha Wijaya juga menambahkan, jika pemerintah masih belum juga memberi transparansi pembiayaan bangunan Toilet sekolah, dirinya juga akan menyinggung kembali ke tingkat pusat.
"Ya dalam waktu dekat kita juga pertanyakan perkembangan yang sudah sampai diselidiki di tingkat KPK. Karena memang infonya KPK juga sedang mendalami, dan kami juga tentunya akan desak KPK untuk memberi ke publik," cetusnya.
Diketahui sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan pembangunan WC yang bersumber dari APBD tahun 2020 mencapai 98 miliar. Dengan jumlah 488 titik untuk menunjang kebiasaan baru untuk siswa yang akan melakukan sekolah tatap muka.(Sigit)
