 |
| Gedung DPRD Kabupaten Karawang (foto : ist) |
KARAWANG - Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Karawang pertanyakan urgensitas pembetukan dewan pakar DPRD Karawang, yang tidak mempertimbangkan aspek permasalahan di Karawang yang lebih penting.
Pada masa pandemi yang tak jelas kapan akan berakhir, harusnya DPRD paham akan kondisi seperti itu, dan benar-benar bijak dalam mengalokasikan Anggaran Belanja Daerah yang sedang defisit.
“Saya menganggap DRPD hari ini gagal paham dalam pengalokasian anggaran yang bijak di masa pandemi ini. Banyak sektor yang sebenarnya lebih penting untuk saat ini diperhatikan, salah satunya permasalahan kemiskinan ekstrim di Karawang,” Ketua DPC GMNI Arief Kurniawan.
Kemudian lanjut Arief, permasalahan kemiskinan ekstrim juga tidak akan cepat selesai dengan pembagian BLT, GMNI Karawang menganggap harus ada program yang lebih kongrit dalam mengatasi kemiskinan ekstrim. Seperti untuk jenis usaha kecil dan menengah harus benar-benar disuport oleh Pemerintah Daerah.
"Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang membagikan BLT untuk masyarakat yang masuk kategori di bawah rata-rata. Untuk upaya itu, kita apresiasi, tapi bukankah lebih bagus kalau pemda membuat program ekonomi kreatif yang benar-benar disuport oleh pemda, agar selain masyarakat mendapatkan penghasilan tapi juga dapat membuka peluang lapangan pekerjaan," tutur Arief.
Arief menyimpulkan, pembentukan dewan pakar dan nama-nama yang dimunculkan penuh sarat kepentingan para politisi. Dimana nama yang muncul dengan latarbelakang keilmuan dan bidang ditempati itu tidak sesuai kompetensi.
"Dengan ini GMNI Karawang menuntut DPRD Kabupaten Karawang untuk membatalkan pembentukan dewan pakar tersebut," tegasnya.
Karena kata Arief, dilihat dari pembentukan dewan pakar ini banyak kepentingan yang masuk. Dan intinya ada penggunaan dana APBD yang tidak penting, maka kami harap DPRD harus membatalkannya.(rls/vid/ton)
