 |
| Aksi damai para sopir dan pekerja tongkang terkait masih ditutupnya jalan Haulling di Desa Suato Tatakan Tapin Selatan, Minggu (12/12/21)(foto:ist) |
RANTAU - Konflik berkepanjangan antara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dengan PT Tapin Coal Terminal (PT TCT) terkait jalan Haulling hingga saat ini belum menemui kata sepakat.
Diketahui tak ada kata sepakat, para sopir angkutan dan pekerja jasa tongkang batubara yang selama bertahun-tahun menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan di Kabupaten Tapin yang bergerak di sektor Angkutan, Lalulintas Angkutan (Jalan Haulling), Pelabuhan dan Penjualan Batubara (PT TCT) melakukan Aksi Damai di Tol Gate Jalan Haulling Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Kalsel, Minggu (12/12/21)
Aksi damai yang dilakukan para sopir angkutan dan pekerja jasa tongkang dengan jumlah puluhan orang itu berlangsung kurang lebih selama 2 jam mulai pukul 10.00 WITA hingga pukul 12.00 WITA dengan melakukan orasi dan membentangkan spanduk serta poster bertuliskan tuntutan mereka dan mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian dan TNI yang bersiaga penuh.
Salah satu Koordinator aksi yang merupakan perwakilan sopir truk angkutan batubara Iwan dalam orasinya menyampaikan, bahwa pihaknya para pengusaha angkutan, sopir dan pekerja tongkang yang menggantungkan hidupnya dari angkutan batubara merasa keberatan dengan penutupan Toll Gate akses jalan Haulling sepanjang 4 kilo meter yang berada di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan yang dilakukan oleh PT AGM beberapa waktu lalu hingga sekarang.
"Bahwa semenjak penutupan Toll Gate kondisi perekonomian kami semakin memburuk ditambah paska covid19 yang masih belum pulih," ujar Iwan dalam orasinya.
Lanjutnya, bahwa PT.AGM telah menunjukkan arogansinya dengan menutup Tol gate tersebut sehingga menutup rezeki kami untuk menghidupkan anak dan keluarga kami.Seharusnya PT. AGM tidak mengorbankan perekonomian masyarakat hanya karena egonya sendiri.
Iwan mengatakan, bahwa permasalahan hukum antara PT. AGM dengan PT. TCT tidak bisa dijadikan dasar penutupan Tol Gate dikarenakan sangat berbeda dasarnya. Dimana penutupan PT. TCT dilakukan oleh pihak kepolisian atas dasar proses hukum yang sedang berjalan sedangkan PT. AGM menutup Toll Gate tanpa ada dasar hukum, baik perintah pengadilan maupun kepolisian.
"Kami menuntut Toll Gate PT.AGM agar dibuka kembali agar kami bisa kembali bekerja," tandas Iwan diakhir orasinya.
Diketahui, konflik antara PT. TCT dan PT AGM mulai memanas beberapa bulan lalu pada saat PT. TCT berusaha menutup jalan Hauling di bawah Underpass Jl A Yani KM 101 Desa Tatakan dengan alasan bahwa tanah seluas 16 X 125 meter yang diklaim milik PT TCT namun digunakan PT AGM untuk lalulintas pengangkutan batubara sejak 2010 silam.
PT. AGM bersikeras bahwa pihaknya berhak menggunakan tanah yang diklaim milik PT. TCT yang berada dijalan Haulling Km 101 itu dengan dasar pihaknya telah ada MOU dengan PT. Anugerah Tapin Persada (PT.ATP) pada 2010 lalu untuk saling menggunakan tanah di jalan Haulling tersebut.
Informasi, PT. TCT mendapatkan tanah seluas 16 X 135 meter yang saat ini dipakai jalan Haulling di Km 101 Desa Tatakan dan dipermasalahkan itu atas dasar dari hasil lelang PT. ATP pada tahun 2010 melalui KPKNL Banjarmasin karena pailit.
Puncaknya pihak PT. TCT membuat laporan kepada Polda Kalsel atas dugaan PT. AGM telah melakukan penyerobotan tanah dan pengrusakan aspek miliknya sehingga Ditreskrimum Polda Kalsel pada 27 November 2021 mengambil langkah mempolice line barang bukti yang diduga dirusak disusul tindakan PT. TCT yang diduga memblokade jalan Haulling Km 101 dengan membuat portal dan memasang spanduk.
Lalu beberapa minggu kemudian sejak jalan Haolling Km 101 di Police line para sopir dan pekerja tongkang yang biasa mengangkut batubara PT. AGM menyampaikan aspirasi kepada DPRD Tapin karena merasa resah dan khawatir kalau jalan Haulling tersebut tidak segera dibuka kembali akan berdampak pada pendapatan mereka
