 |
| Massa yang tergabung dalam KKMPH Kalsel gelar aksi di depan kantor Sekda provinsi tuntut Gubernur turun tangan atasi konflik dua PT yang berdampak pada masyarakat, Senin (13/12/21)(foto:ist) |
BANJARBARU - Puluhan massa yang mengatasnamakan Koalisi Kelompok Masyarakat Pemerhati Hukum (KKMPH) Kalimantan Selatan gelar aksi solidaritas di depan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jalan Dharma Praja Kota Banjarbaru, Kalsel, Senin (13/12/21).
Aksi unjuk rasa bentang spanduk dan Pernyataan Sikap ditempat tersebut sebagai rasa solidaritas terhadap nasib para sopir truk angkutan batubara dan pekerja pelabuhan yang sudah beberapa hari ini tidak bisa beraktivitas usaha, pasalnya jalan Haulling KM 101 di tutup, akibat sengketa dua perusahaan.
Pantauan beritapembaruan.id beberapa spanduk yang dibentangkan bertuliskan,H 'Hidup kami sudah susah, tolong jangan dipersulit dengan menghalang-halangi sumber penghidupan kami dengan menutup Tollgate AGM'.
"Kami minta pintu Toll Gate PT AGM dibuka kembali agar kami bisa kembali bekerja, karena Tollgate sebagai akses jalan para penambang," tulisnya.
Sementara, pernyataan sikap dari KKMPH diantaranya, ada beberapa point yang tertulis, meminta Gubernur Kalsel agar turun tangan mencarikan solusi untuk membuka kembali Toll Gate di akses jalan Haulling di Desa Suato Tatakan yang telah ditutup PT. AGM.
Poin lainnya, apabila dalam waktu lima hari kedepan PT. AGM tidak membuka Toll Gate tersebut, kami beserta masyarakat buruh tambang sebagai warga asli Kalsel mendesak Pemprov Kalsel agar PT.AGM angkat kaki dari Kalimantan Selatan.
Dalam surat pernyataan sikap itu ditandatangani Ketua KSHNM Kalsel Baharuddin, Ketua KPK-APP Kalsel Aliansyah dan Faizal Rizki Ketua KPPLH Kalsel.
Ketua KPK-APP Kalsel Aliansyah saat dikonfirmasi beritapembaruan.id melalui sambungan WhatsApp mengatakan, bahwa pihaknya meminta agar kedua perusahaan yang sedang berselisih (PT AGM - PT TCT) segera mencari solusi terbaik jangan sampai mengorbankan masyarakat Kalsel dengan mempertahankan ego masing-masing.
"Saya meminta kepada Gubernur Kalsel (Shabirin Noor) harus turun tangan untuk mendamaikan kedua belah pihak dan kalau ada perusahaan yang tidak nurut karena egonya, kita usir saja perusahaan itu dari Kalsel," tegas Aliansyah.(ron)
