 |
| Ketua PC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang Abas Purnama, S.E. |
KARAWANG - Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) Kabupaten Karawang dipastikan akan menggelar aksi damai di Kantor Pemda dan DPRD pada 21 April 2022 mendatang.
Hal ini disampaikan salah satu anggota KBPP, Abas Purnama, SE, yang juga menjabat Ketua PC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang saat dikonfirmasi media ini seusai melakukan rapat di Kantor Disnaker Jl. Surotokunto No.Km.6, Warungbambu, Karawang, Jawa Barat, Senin 18 April 2022.
Kata Abas Purnama, ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi mendatang selain tuntutan secara nasional.
"Adapun tuntutan secara nasional yaitu Cabut dan Batalkan UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tolak Revisi UU no 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dan tolak Rencana kenaikan Harga BBM, LPG 3 Kg dan TDL," terangnya.
Lanjut dia, sedangkan secara lokal banyak agenda kita. Tuntutannya antara lain, meminta kepada bupati untuk segera menerbitkan Keputusan Bupati dan memberikan sanksi kepada perusahaan apabila tidak menjalankan KepBup tersebut. Kemudian segera membentuk Team (Satgas) Ketenagakerjaan. Kita juga minta sanksi tegas bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya atau mendaftarkan sebagian pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
"Selanjutnya, segera tindak tegas (Ganti dan Pindahkan) Oknum Disnaker yang tidak netral dan melanggar kode etik dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, meminta kepada pengawasan segera menindak perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran ketenagakerjaan," tambahnya.
Dijelaskannya juga, untuk tujuan aksi itu ada empat tempat. Yang pertama kita ke Pemda dengan DPRD-nya. Kemudian yang ketiga ke Disnaker dan keempat ke UPTD Pengawasan.
"Karena di Karawang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, khususnya di UPTD itu sampai sekarang ini tidak ada tindak lanjutnya," ungkap Abas.
Aksi Bersama KBPP Kabupaten Karawang didukung dari FSP KEP SPSI, FSP LEM SPSI, FSP TSK SPSI, FSP RTMM, FSPEK KASBI, K-SARBUMUSI dan FSPMI.
"Tanggal 21 (April) kita turun dengan Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan mengangkat isu di daerah menjadi isu nasional. Untuk jumlah massa, karena masih pandemi dan masih bulan Ramadan dibatasi, paling antara 500 sampai 1000 orang," tandas Abas Purnama.[Ari]
