Oleh : Prof. DR. M. Handry Imansyah
Wacana kenaikan harga BBM subsidi seperti pertalite dan solar menjadi perbincangan akhir-akhir ini karena Menkeu sering membuat pernyataan mengenai potensi membengkaknya subsidi dalam APBN akibat tingginya harga minyak mentah global.
Karena Indonesia saat ini telah menjadi net importer bahan bakar minyak. Kuota subsidi pertalite akan habis akhir bulan September dan solar akan habis akhir bulan Oktober.
Sebenarnya subsidi itu idealnya diberikan kepada golongan masyarakat tak mampu. Oleh karena itu, pemberian subsidi pada pertalite dan solar dengan skema saat ini tidak tepat. Pemberian subsidi harga pada komoditas menyebabkan semua golongan masyarakat akan dapat menikmatinya.
Pengguna yang paling banyak konsumsi BBM pertalite dan solar adalah golongan mampu dan pengusaha besar. Data Susenas menunjukkan hal ini.
Karena itu idealnya pemberian subsidi BBM ini ditujukan kepada golongan masyarakat yang memang tidak mampu.
Seharusnya memang penyesuaian harga BBM mengikuti harga pasar dunia. Sedangkan untuk golongan masyarakat tak mampu mereka diberikan bantuan. Untuk subsidi idealnya dengan skema bantuan langsung kepada kelompok sasaran.
Sebenarnya jumlah kelompok sasaran masyarakat berpendapatan rendah ini relatif rendah konsumsi BBMnya sehingga memberikan bantuan kepada mereka melalui skema pembatasan konsumsi lebih mudah. Sedangkan masyarakat lainnya dibebaskan dengan harga pasar sehingga dana subsidi yang demikian besar dapat dimanfaatkan program pembangunan lainnya ketimbang subsidi yang salah sasaran.
Skema dengan kartu miskin untuk membeli BBM tertentu sehingga kelompok ini mendapatkan harga khusus akan lebih mudah. Sementara kelompok yang tak mempunyai kartu miskin otomatis akan membeli sesuai dengan harga pasar.
Pola pengendalian konsumsi seperti ini mestinya sudah dilakukan sejak dulu sehingga pemerintah mudah melakukan penyesuaian harga sesuai ide menghapuskan premium dan beralih ke pertalite yang awalnya memang harganya akan mengikuti harga pasar dunia.
Ide dengan penggunaan fuel card seperti pernah diwacanakan Pemerintah Provinsi Kalsel bisa dilaksanakan untuk pengendalian konsumsi. Juga penggunaan QR code dengan MyPertamina bisa dilakukan secepatnya. Tinggal pilih mana yang praktis di dalam pelaksanaan di lapangan.
Dengan fuel card atau QR code atau skema lainnya, pembatasan konsumsi dalam periode tertentu (sebulan) dan harga khusus bila menggunakan aplikasi tersebut. Bila konsumsi telah mencapai batas, maka konsumen akan kehilangan hak mendapatkan harga khusus dan dikenakan harga normal.
Database dan servernya dilokalisir per daerah misalnya provinsi atau kriteria lainnya supaya servernya tak terlalu berat.
Kenaikan harga BBM memang tak dapat dihindari karena beban subsidi yang sangat besar dan salah sasaran. Di berbagai negara juga menghadapi kenaikan harga energi yang luar biasa dan ini fenomena global.
Masalahnya adalah bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kenaikan BBM tertentu memang tak dapat dihindari. Namun, sekarang efisiensi anggaran negara perlu dilakukan dan investasi yang tak terlalu penting ditunda dulu, dan lebih baik investasi lain yang lebih diperlukan untuk membangkitkan daya saing industri terutama industri yang ramah lingkungan.
Jadi kenaikan BBM sebaiknya memang dilakukan sesegera mungkin untuk mengendalikan konsumsi BBM, dan sekaligus memulai transformasi energi yang lebih ramah lingkungan. Tanpa kondisi yang sulit seperti sekarang ini, kita akan terlena untuk tidak memulai transformasi ke energi ramah lingkungan dan energi baru dan terbarukan dari sekarang.
Penulis adalah Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kalsel
