 |
| Perwakilan peserta aksi saat berorasi tolak harga BBM di depan Kantor Bupati Karawang, Selasa 13 September 2022. (foto:ga) |
KARAWANG - Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Elemen Masyarakat Islam Karawang menggelar aksi tolak kenaikan BBM di halaman Kantor Bupati Karawang Jawa Barat, Selasa 13 September 2022.
Sebelumnya, massa melakukan aksi konvoi dari Masjid Al-Jihad menuju kantor pemda. Setelah itu, perwakilan pendemo naik ke atas mobil komando untuk berorasi menyampaikan tuntutannya.
Menurut salah satu warga, bahwa kenaikan harga BBM berimbas kepada kenaikan harga barang lainnya. Karenanya, masyarakat menilai kenaikan harga BBM ini terkesan membebani masyarakat menengah ke bawah.
Mereka dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, sebab hal itu tak sesuai dengan kondisi perekonomian rakyat saat ini yang menurun pasca pandemi Covid-19.
Aksi demo menolak kenaikan BBM ini nyaris ricuh karena bupati dan wakil bupati serta ketua DPRD yang tidak ada di kantor.
Perwakilan massa akhirnya ditemui oleh Asda 2 Hanafi, Wakil Ketua DPRD Karawang Suryana dan Dedi Sudrajat.
Hanafi mewakili Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana akhirnya sepakat menolak kenaikan harga BBM dan dituangkan dalam surat kesepakatan bermaterai bersama DPRD Karawang.
Koordinator Aksi, Muhammad Ibrahim, menjelaskan, beberapa poin tuntutan aksi ini di antaranya :
1. Menolak dengan sangat tegas kenaikan harga BBM subsidi yang akan sangat menyengsarakan rakyat.
2. Mendesak pemerintah untuk memastikan tersedianya stok BBM subsidi sehingga dapat dinikmati oleh rakyat.
3. Mendesak pemerintah untuk segera mengendalikan dan menstabilkan harga-harga bahan pokok.
4. Mendesak pemerintah menunda projek strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan alihkan Anggaran Untuk Subsidi BBM.
Menurut Ibrahim saat ini belum usai pandemi covid melanda bangsa Indonesia, masih banyak rakyat yang terpuruk beban ekonomi akibat pandemi covid tersebut.
Banyak rakyat yang kena PHK, lapangan pekerjaan susah, sehingga jangan sampai beban rakyat bertambah dengan naiknya harga BBM subsidi yang nantinya akan berakibat panjang.
"Berbagai pilihan yang dapat dilakukan pemerintah di antaranya menunda pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang tidak berdampak langsung pada masyarakat luas, sehingga anggaran tersebut bisa dialihkan ke subsidi BBM," ujarnya.
Pantauan di lapangan, aksi demo ini dikawal dengan baik oleh puluhan anggota Kepolisian Resor Karawang.(ega)
