 |
| Teh Lilis saat melakukan aksi FSPEK KASBI di Karawang beberapa waktu lalu.(foto:ist) |
KARAWANG - Sabtu 3 September 2022 lalu, Pemerintah kembali mengumumkan kenaikan harga BBM bersubdi, dengan rincian harga Solar menjadi Rp. 6.800/liter, Pertalite menjadi Rp.10.000/liter, dan Pertamax Rp.14.500/liter.
Menurut catatan, sejak kali pertama menjabat menjadi Presiden hingga hari ini, Presiden Jokowi setidaknya sudah tujuh kali menaikan harga BBM bersubsidi. Memang bagi rezim yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan kaum modal, jalan untuk bisa mengatasi krisis yang berkepanjangan adalah dengan mengalihkan beban krisis tersebut ke pundak rakyat. Kurangi subsidi, naikan harga BBM.
Bagi mayoritas kaum buruh dan rakyat tertindas lainnya, kenaikan harga BBM lebih dari 20% merupakan sebuah pukulan telak bertubi-tubi. Sebab sudah 2 tahun paska omnibuslaw Cilaka di sahkan, justru kondisi kehidupan masyarakat semakin jauh dari kata layak. PHK massal dimana-mana, 2 tahun tidak ada kenaikan upah, petani di desa semakin mudah tergusur lahannya, anak-anak muda justru kesulitan mendapat pekerjaan yang layak. Artinya, kenaikan harga BBM hanya akan menambah beban penderitaan, untuk kemudian menariknya hingga mencekik leher rakyat.
Ancaman problem sosial lainnya akan segera menyusul paska kenaikan harga BBM. Masyarakat akan semakin tercekik dengan mulai melonjaknya harga kebutuhan pokok serta ongkos transportasi umum. Angka kemiskinan akan terus meningkat, ketimpangan sosial ekonomi juga semakin meruncing. Sedangkan, solusi atas kenaikan harga BBM yang dikeluarkan Pemerintah justru hanya solusi yang sifatnya sementara seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan BSU. Itupun, dengan resiko salah sasaran yang lebih parah dan menjadi objek bancakan perilaku koruptif para elit politik kekuasaan.
Tragisnya, kenaikan harga BBM juga dibarengi dengan sederet wacana Pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Hingga hari ini, Pemerintah dan DPR-RI masih ngotot untuk men-sahkan RKUHP yang berpotensi mengebiri kebebasan dan hak demokratis rakyat. Serta revisi UU SISDIKNAS yang dipandang akan berpotensi memperparah kondisi dunia pendidikan Indonesia menjadi lebih komersil.
Sehingga dalam aksi yang bertajuk #RakyatMelawan, Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) dan berbagai elemen gerakan rakyat lainnya mendesak Pemerintah Jokowi-Amin untuk segera :
1. Turunkan Harga BBM dan Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok
2. Cabut Omnibuslaw Cipta Kerja dan PP Turunannya
3. Cabut UU P3
4. Tolak RKHUP Kolonial Anti Demokrasi dan Anti Rakyat
5. Tolak Revisi UU SISDIKNAS yang Semakin me-Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan.
Terkait hal ini, Ketua FSPEK KASBI Karawang, Rusmita Gajah Mada melalui Lilis Sarip selaku Sekretaris Umum FSPEK KASBI Karawang mengatakan, kita hari ini mengadakan aksi sesuai dengan kesepakatan di Konfederasi KASBI.
"Kita menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM khususnya dan tuntutan-tuntutan lainnya seperti tetap dengan ingin mencabutnya omnibus law. Karena menurut kami, kebijakan menaikkan harga BBM di saat ini akan semakin menambah rentetan kesengsaraan bagi buruh dan rakyat," ujar Teh Lilis, begitu sapaan akrabnya.
Kemudian, lanjut dia, hari ini kita masih perwakilan (ke Jakarta) karena kemungkinan aksi ini akan terus berlanjut tidak hanya hari ini.
"Ini sudah dijadwalkan, ada beberapa hari ke depan juga kita akan melakukan aksi. Mungkin nanti di puncaknya yang belum disepakati tanggal berapa, kemungkinan akan melihat eskalasinya jika tidak turun (BBM)," ungkapnya.
Dijelaskannya, kita melihat situasi kondisi juga nanti. Bagaimana dengan aktivitas hari ini (aksi GEBRAK)? Kita lihat reaksi dari pemerintah terutama kalau bisa merealisasikan keinginan kita terkait tuntutan aksi nanti.
"Kalau tuntutan aksi hari ini, terealisasi tuntutan kita tentu tidak akan aksi lagi. Tapi kalau seandainya nanti ada hal-hal lain yang di luar dari keinginan kita (tuntutan), ya kita akan konsolidasi ulang dan kemungkinan selanjutnya akan terjadi aksi besar," tandas Teh Lilis.[Ari]
