 |
| Jajaran DPD PKS Kabupaten Tapin saat melakukan gelar pembagian paket sembako di halaman Sekretariat DPD, jalan Hakim Samad Rantau, Sabtu 10 September 2022.(ist) |
RANTAU - Sebagai bentuk pernyataan sikap tolak kenaikan harga BBM, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Tapin lakukan aksi di Halaman Sekretariat DPD PKS Jl Hakim Samad Rantau, Sabtu 10 September 22.
Aksi penolakan itu dilakukan dengan melakukan orasi, pembacaan puisi dan pembagian sembako oleh Kader dan Jajaran Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tapin.
Dalam orasinya Ketua DPD PKS Tapin Hamsir menilai kebijakan yang di ambil pemerintah pusat hari ini sangat tidak tepat. Melihat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang depresi dan kian terpuruk.
"Oleh sebab itu PKS menyatakan dengan tegas kebijakan kenaikan BBM sangat tidak tepat," tegasnya.
Hamsir juga mengkritik soal kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dia menyebut penerima dan nominal BLT sangat sedikit. Jauh dari kata cukup.
"BLT dari pemerintah sangat-sangat tidak mencukupi. Target sangat kurang dan nominalnya pun sangat tidak manusiawi. Uang Rp 300 ribu untuk keluarga yang normal tidak akan mencukupi kebutuhan mereka," ujarnya.
Ditempat yang sama Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik DPD PKS Tapin Riskan Fadhil mengatakan, Menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah pilihan yang tepat dan bijak.
"Kita ketahui bersama upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui tiga cara, peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha dan menjaga stabilitas ekonomi serta ekspansi moneter," sebutnya.
Rizkan menilai upaya pemulihan justru di ganggu dengan adanya kebijakan kenaikan BBM. Kenaikan harga BBM berdampak buruk bagi masyarakat menengah bawah.
"Ini dapat mempercepat terjadinya inflasi. meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Inflasi akan merambat ke seluruh sektor, termasuk harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat," ucapnya.
Ia menyarankan, pemerintah harusnya fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi. Bukan menaikkan harga BBM.
Alasan pemerintah menaikkan harga BBM besarnya beban subsidi dan ketidaktepatan subsidi BBM perlu ditinjau kembali. Jika pemerintah melihat subsidi sebagai sebuah beban maka akan terasa berat.
"Tetapi jika subsidi dipandang sebagai bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka subsidi tidak akan lagi menjadi sebagai sebuah beban bagi pemerintah," pungkasnya.(ron)
