 |
| Ketua PPA PPMI PT. Asri Pancawarna Karawang, Angga, S.Pd (ketiga dari kiri) bersama pengurus.(foto:ist) |
KARAWANG - Aliansi Serikat Buruh Bersatu (1001) secara serentak selama tiga hari berturut-turut akan menggelar aksi pada Kamis, Jum'at, Sabtu tanggal 22, 23 dan 24 September 2022 di Istana Negara, Jakarta.
Adapun tuntutan aksi sebagaimana surat instruksi DPP PPMI, ada tiga poin yakni:
1. Batalkan UU Omnibuslaw Cipta Kerja No. 11/2020
2. Tolak Kenaikan Harga BBM
3. Tolak RUU KUHP
Aksi Sejuta Buruh serentak di Kantor Gubernur/Walikota/Bupati/DPRD setempat, bersama dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh Bersatu bersama Elemen lainnya,
Khusus Pengurus dan Anggota DPW/DPC/PPA/PPS PPMI di Wilayah Provinsi Jawa Barat-Banten-DKI Jakarta dan simpatisan lainnya, mengikuti aksi di Istana Negara.
Terkait instruksi ini, Ketua PPA PPMI PT. Asri Pancawarna Karawang, Angga, S.Pd, menyatakan siap menyukseskan aksi tersebut.
"Saya sudah mengintruksikan kepada anggota untuk melawan dengan turun ke jalan bergabung dengan Aliansi Serikat Buruh Bersatu (1001) menuntut pemerintah untuk membatalkan UU Omnibuslaw Cipta Kerja No. 11/2020, batalkan kenaikan harga BBM dan batalkan RUU KUHP," tegasnya.
Menurutnya, semuanya itu tidak pro buruh. Dengan kenaikan BBM sangat terasa menjadi beban ekonomi bagi Buruh, biaya pengeluaran transportasi semakin membengkak, sedangkan upah tidak ada kenaikan.
"Apalagi dengan dipaksakannya UU Cipta Kerja yang sangat merugikan kaum pekerja. Semua hak pekerja dikebiri dengan adanya UU Cipta Kerja. Padahal UI Cipta Kerja tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK," beber Angga.
"Pemerintah malah membuat UU RKUHP yang semakin membungkam kaum pekerja yang katanya di negara demokrasi. Ini justru dibatasi hak-hak penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin undang-undang," tukas Angga, S.Pd, Ketua PPA PPMI PT. Asri Pancawarna Karawang.[Ari]
