 |
| Ketua DPRD Kabupaten Karawang H.Pendi Anwar saat menemui massa aksi di halaman Kantor Bupati, 12 September 2022.(foto:ari) |
KARAWANG - Puluhan massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Karawang membakar papan bunga ucapan Ulang Tahun Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-389 dan mendobrak gerbang Kantor Bupati Karawang dalam aksi menolak kenaikan harga BBM, Senin (12/09/2022).
Aksi yang digelar di Jl. Jenderal Ahmad Yani Nagasari, Kecamatan Karawang Timur, terlihat beberapa perwakilan massa aksi memasang spanduk '389 Tahun Karawang Di Ambang Kehancuran' di gerbang Kantor Bupati Karawang. Selain itu, mereka juga membawa spanduk bertuliskan 'Bansos Bukan Solusi' dan 'Turunkan BBM/Jokowi Turun'.
Tampak beberapa perwakilan massa aksi melakukan orasi mengecam Pemerintah Pusat yang membuat kebijakan berdampak negatif terhadap masyarakat yaitu dengan menaikkan harga BBM.
Adapun tuntutan massa GMNI Karawang yakni menolak kebijakan Pemerintah tentang kenaikan harga BBM bersubsidi, meminta secara tegas kepada Pemerintah agar mengevaluasi BPH Migas, mendesak KPK untuk memeriksa BPH Migas atas dugaan penyelewengan BBM bersubsidi.
Suasana mulai memanas saat Ketua DPC GMNI Karawang, Arif Kurniawan melakukan orasi dan massa aksi membakar papan bunga ucapan Ulang Tahun Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-389, diduga milik PT GS Battery.
Bukan hanya itu saja, massa GMNI Karawang juga mendobrak gerbang Kantor Bupati Karawang hingga bergeser dan berupaya merangsek masuk, namun ditahan aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi bersama Pamdal dan Satpol PP.
Massa GMNI kemudian ditemui Pendi Anwar, Ketua DPRD Karawang bersama H. Hanafi, Asisten 2 Pemda Karawang. Massa aksi sedikit tenang dan kemudian berhimpun sembari menunggu adzan dzuhur berkumandang
"Saya ucapkan terima kasih kepada pihak DPRD, pemda, pihak polri telah melakukan pengamanan. Tujuan kita hari ini terkait kenaikan harga BBM, kita meminta pemerintah pusat untuk turunkan harga BBM. Kenaikan harga BBM bisa menjadi masalah bukan hanya bagi masyarakat biasa, tapi juga masyarakat miskin kota, beras dll naik tapi penghasilan mereka tetap dibawah rata-rata," ujar Arif Kurniawan, Ketua DPC GMNI Karawang.
"Kemudian KPK juga harus mengaudit BPH Migas. Pemda dan DPRD Karawang adalah salah satu institusi di daerah yang bisa menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat," tandasnya.
Merespon aspirasi GMNI, Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar berharap penyampaian unjuk rasa disampaikan secara damai. Sudah beberapa hari kita menerima penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa termasuk dari buruh.
"Saya sebagai penyambung aspirasi seluruh elemen masyarakat akan memfasilitasi untuk menyampaikan aspirasi ini dengan surat resmi kepada pemerintah pusat baik dari buruh, yang sudah kemarin HMI dan dilakukan juga hari ini GMNI. Besok ada PMII dan Aliansi Masyarakat Islam Karawang," terangnya.
Yang jelas, kata dia, walaupun secara institusi, secara kekuatan tidak dipandang, hanya sebelah mata, mudah-mudahan bisa di respon Pemerintah Pusat karena kenaikan BBM ini di luar dugaan di tengah-tengah harga minyak dunia menurun.
"Secara kelembagaan sangat mengapresiasi adik-adik mahasiswa GMNI, walaupun ada sedikit perusakan gerbang ini. Ke depan saya mohon, saya selalu mengakomodir yang melaksanakan aksi disini, kalaupun mahasiswa yang ingin masuk ke gedung paripurna saya fasilitasi. Dari semua itu harus kita jawab penyampaian aspirasi, namun perusakan fasilitas yang menggunakan uang negara tidak boleh," kata Pendi Anwar, mengingatkan.
"Mohon maaf Ibu Bupati tidak bisa hadir menemui. Yang menjadi tuntutan akan kita sampaikan ke pemerintah pusat, dan tuntutan ini bisa diterima oleh Pemerintah Pusat," tambah H. Hanafi, Asisten 2 Pemda Karawang.
Usai dibacakan pakta integritas GMNI Karawang, surat rekomendasi tersebut juga ditandatangani Ketua DPRD Karawang dan Asda 2 Pemda Karawang. Sekira pukul 12.15 WIB, massa aksi GMNI Karawang membubarkan diri.[Ari]
