 |
| Pengurus PABPDSI Kabupaten Karawang seusai rapat persiapan aksi ke Jakarta, Rabu 15 Februari 2023.(foto:ist) |
KARAWANG - Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Karawang bakal mengirim tiga ratus anggotanya untuk bergabung dengan ribuan anggota BPD seluruh Indonesia ke Istana Negara dan Gedung DPR RI di Jakarta, Kamis 16 Februari 2023.
Ketua PABPDSI Karawang H. Suhara Iskandar, S. Pd.I., mengatakan, seusai Rapat Pleno, Rabu (15/2/2023) yang membahas persiapan aksi unjuk rasa ke Istana Negara dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang direncanakan pada Kamis besok.
"Aksi unjuk rasa damai diupayakan melibatkan anggota BPD yang ada di desa-desa seluruh tanah air. Unjuk rasa ini dipandangnya perlu dilakukan sebagai upaya untuk penguatan fungsi kontrol BPD terhadap pelaksana pemerintah desa dan juga mengenai kesejahteraan," sebutnya.
"PABPDSI setelah mengkaji dan mempraktikkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di lapangan, khsusnya Pasal 23 dan Pasal 62 dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, fungsi BPD kurang dinamis karena jangkauannya tidak seperti badan legislasi," ungkap Suhara kepada seusai rapat akhir persiapan aksi damai di Karawang, Kamis 15 Februari 2023.
Menurut Suhara, ada sembilan point' tuntutan yang akan disampaikan dan tuntutannya ini, tidak satupun menyinggung atau ada kaitannya dengan tuntutan yang dilayangkan oleh teman kita kepala desa maupun perangkat desa.
"Kita hanya menyampaikan tuntutan yang berkaitan dengan masalah BPD. Tapi saya juga mendengar seolah rekan-rekan kepala desa merasa khawatir pada aksi damai nanti BPD, bahwa BPD akan menolak keinginan para kepala desa," ujarnya.
Lebih lanjut Suhara mengatakan, kita tidak sedikitpun memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan masa jabatan kades.
"Silahkan saja jika memang itu semua diloloskan dan dikabulkan oleh DPR, dan itu sah-sah saja," tukasnya.
Kami lanjut Suhara menyayangkan ada isu yang beredar, seolah-olah BPD akan dihadapkan dengan kades. Kenapa sih setiap BPD akan bergerak selalu dicurigai yang tidak-tidak, padahal kita senantiasa berharap saling menguatkan dan bersinergi saja.
"Inikan muaranya bagaimana desa bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Ketika kita sudah buatkan tagline membangun Indonesia dari Desa, yah ayo kita mulai dari menguatnya peran dan fungsi masing-masing yang dilindungi secara konstitusi," tandasnya.(rls/red)
