INDRAMAYU - Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, merupakan kunci keberhasilan Pemilu 2024.
Partisifasi aktif ini merupakan bentuk pengawasan proses pemilu baik itu Pilpres, Pileg maupun pilkada yang melibatkan peran serta masyarakat dan bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu.
Hal tersebut disampaikan Deklarator Komunitas Pemilu Bersih Arif Nur Alam di Indramayu, ketika memberi pelatihan di depan anggota panwas se-Kabupaten Indramayu, Rabu 22 Maret 2023.
Menurutnya, pengawasan pemilu bukan saja tanggung jawab penyelenggara pemilu sepeti KPU dan Bawaslu, tapi menjadi tugas kita semua sebagai masyarakat.
"Pengawasan partisipatif masyarakat juga dapat membantu lembaga penyelenggara pemilu untuk lebih berintegritas, kredibilitas dan akuntabilitas," ujarnya.
KPU dan Bawaslu kata Arif Nur Alam, tak bisa meningkatkan kualitas pemilu sendirian, namun butuh dukungan dan dorongan masyarakat secara aktif tanggung jawab ini menyangkut seluruh lapisan masyarakat.
Lebih lanjut Arif mengatakan, pengawasan partisifatif dari masyarakat ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memperkuat komitmen desa anti politik uang, membentuk forum warga dari masyarakat, KKN tematik dari lingkungan kampus, program Saka Adhyasta Pemilu dari segmen sekolah.
Pengawasan partisifatif dari masyarakat lanjut Arif, juga dapat mencegah dan menangkal pengunaan politik identitas dalam Pemilu 2024 yang ditenggarai akan melemahkan kulitas pelaksanaan Pemilu 2024.
“Pelaksanaan Pemilu 2024 akan melemah kualitasnya, bila politik identitas dimainkan eli - elit politik yang bertarung," terangnya.
Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengimbau agar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 tidak menggunakan tempat - tempat ibadah untuk kampanye, menurut Arif sebenarnya bisa dijadikan sebagai anasir akan dimainkan politik model jenis ini dalam pemilu mendatang.
“Ini (pernyataan) sebenarnya bisa dilihat sebagai antitesa atas kemungkinan dijalankannya model politik seperti ini. Masyarakat harus sigap dan tangkas untuk berpartisipasi dalam pengawasan bersama Bawaslu," tuturnya.
Bila tidak ditangkal, bisa jadi pelaksanaan Pemilu 2024 tidak akan jauh berbeda dengan kualitas pelaksanaan Pemilu 2019 silam yang banyak bertumpu pada isu-isu politik identitas seperti agama, suku, gender, dan lain sebagainya.
Besar kemungkinan para makelar - makelar politik kembali memanfaatkan isu tersebut untuk memperoleh dukungan dari kelompok - kelompok tertentu.
"Dalam hal ini, partai politik dengan kader - kader yang mereka andalkan akan menonjolkan identitas-identitas tertentu dalam menarik dukungan dari berbagai macam kelompok yang memiliki identitas yang sama," tandasnya.
Senada dengan Arif Nur Alam, Kordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Indramayu Supriadi mengatakan, bahwa pihaknya berharap peran aktif masyarakat untuk membantu Bawaslu sebagai pengawas untuk meingkatkan kualitas pemilu.
“Tidak mungkin kualitas pemilu seperti yang kita harapkan bersama dapat terwujud tanpa peran serta masyarakat,” jelasnya dalam forum yang sama.(laeli)
