Aksi ratusan massa di halaman Kantor Pemkab Bekasi menuntut Pemkab Bekasi lebih bisa mengakomodir aspirasi pengangguran, Senin 24 Juli 2023.(foto:sgt) |
BEKASI - Aksi protes ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Desa (APDES) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa diwarnai kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam menangani permasalahan pengangguran yang semakin meruncing.
Massa aksi tersebut menggeruduk kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi pada Senin (24/07/2023) guna menyampaikan aspirasi dan menuntut kejelasan terkait situasi pengangguran yang semakin meningkat di wilayah tersebut.
Aliansi Pemuda Desa (APDES) mengecam sikap Penjabat (PJ) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, yang tidak berani menemui massa aksi untuk mendengarkan aspirasi mereka sebagai wakil rakyat. Massa merasa bahwa Pemerintah Daerah telah gagal dan tidak kompeten dalam menjalankan amanat konstitusi yang seharusnya melindungi kepentingan warga, khususnya masalah pengangguran.
"Kami merasa sangat kecewa dengan Dani Ramdan yang menjabat sebagai PJ Bupati Bekasi karena tidak berani bertemu dengan kami sebagai rakyatnya. Hal ini kami nilai sebagai tindakan pengecut dari seorang kepala daerah," tegas Korlap Aksi, Aweng.
Sementara itu, Forum Komunikasi Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, yang turut berpartisipasi dalam aksi protes ini, menyoroti permasalahan regulasi terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi.
Mereka menyoroti Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2016 tentang ketenagakerjaan, yang memberikan kewenangan terlalu besar kepada Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swadaya (LPTKS). Situasi ini menyebabkan banyak praktik pencalonan di sektor pembagian pekerjaan yang kurang menguntungkan bagi masyarakat.
Perwakilan Forum Komunikasi Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Bagus Triarsa mengatakan, saat ini sudah harus ada revisi pada Perda tersebut, karena terdapat beberapa poin yang memberikan ruang lebar bagi calo ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. Seharusnya Pemerintah Kabupaten memberikan kesempatan kepada desa untuk lebih aktif menyalurkan ketenagakerjaan.
"Karena mereka lebih memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat wilayahnya," ungkap Bagus Triarsa.
Dalam aksi protes yang berlangsung, Aliansi Pemuda Desa (APDES) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa menuntut agar PJ Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Selain itu, mereka juga menuntut adanya revisi pada Perda No 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan Pasal 25 ayat (1) Huruf B, serta turunannya.(Sigit)