Oleh : Milda, S.Pd
Hujan sejak Kamis malam hingga Jumat (6-7/7/2023) pagi mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa titik di wilayah selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jalur selatan Malang-Lumajang putus akibat longsor yang kemudian disusul putusnya jembatan di perbatasan kedua daerah itu.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menyebutkan, banjir, antara lain, melanda Desa Sitiarjo dan Sidoasri di Kecamatan Sumbermanjing Wetan serta Desa Pujiharjo di Kecamatan Tirtoyudho. Sementara longsor terdapat di Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan, nilai kerugian akibat bencana ini belum bisa diketahui. Untuk banjir di Sitiarjo sebenarnya tidak separah tahun lalu.
”Sekarang kondisinya mulai surut. Sementara untuk Sidoasri juga sudah surut, hanya saja karena luapan sungainya besar, jalanan belum bisa dilewati,” katanya, Jumat siang. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/07/banjir-dan-longsor-landa-beberapa-desa-di-malang-selatan
Upaya menanggulangi bencana alam beberapa daerah nyatanya sampai saat ini belum mampu mengatasi bencana alam secara keseluruhan. Mitigasi bencana yang menjadi salah satu cara meminimalisir bencana masih belum maksimal. Sehingga penanganan belum maksimal.
Mestinya harus ada penanganan yang serius untuk mengurangi bencana seperti membuat bangunan yang kokoh sehingga tahan gempa, reboisasi/penghijauan hutan yang gundul agar alam kembali menjadi hijau, penanaman pepohonan, adanya edukasi terhadap masyarakat agar menjaga lingkungan sekitar sehingga semua berperan dalam meminimalisir terjadinya bencana alam.
Tetapi lagi-lagi kurangnya keseriusan dalam menangani bencana yang semua itu tidak luput dari sistem yang sekarang diadopsi negeri ini maupun luar negeri. Padahal bencana yang terus terjadi selalu memakan banyak korban hingga ratusan yang disebabkan kurangnya penanganan mitigasi bencana. Namun, sebaliknya penguasa justru lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur untuk para pemilik modal yang kian masif dilakukan yang sebenarnya untuk mencari keuntungan dari pihak-pihak tertentu. Padahal penguasa adalah pelayan rakyat yang mesti mengutamakan keselamatan dan keamanan rakyatnya.
Minimnya mitigasi bencana akibat kurangnya dana, terlebih utang negara makin meningkat dari tahun ke tahun yang lagi-lagi rakyat harus menanggung beban utang melalui pemberlakuan pajak dan lain sebagainya.
Maka jelas bahwa sistem kapitalisme tidak mampu memenuhi segala kebutuhan rakyatnya termasuk meminimalisir terjadinya bencana.
Dalam sistem Islam penanggulangan bencana dan keselamatan rakyat menjadi hal yang paling utama. Sebab penguasa dalam Islam paham betul kepengurusan terhadap rakyatnya yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Sang Pencipta, sehingga permasalahan seperti mitigasi akan serius ditangani sampai tuntas sebagai bentuk tanggungjawabnya.
Selain itu, seluruh keuangan negara akan di gunakan untuk kemaslahatan umat termasuk biasanya kebutuhan mitigasi bencana. Seperti dibangunkan rumah-rumah rakyat yang tahan terhadap hantaman gempa maupun berbagai fasilitas lainnya dan disaat sebagian rakyat yang tidak mampu membangun rumah, maka negara yang akan membantu membangunkan rumah anti gempa bagi rakyatnya. Dalam hadis Rasulullah SAW :
“Tidaklah suatu kaum yang di tengah-tengah mereka dilakukan kemaksiatan, sedang mereka mampu mencegahnya, tetapi tidak mau mencegahnya, melainkan Allah akan menimpakan adzab secara merata kepada mereka,“ (HR. Abu Dawud).
Firman Allah Subhana Hu Wata'alah
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS. Ar-rum: 41-42).
Sehingga sangat jarang ditemukan rakyat yang kesulitan membangun rumah bahkan terkena bencana sebab penguasa dalam Islam mengerahkan seluruh bawahannya untuk mengantisipasi terjadinya bencana maupun hal-hal yang menyangkut keselamatan dan keamanan rakyat.
Sama halnya juga evaluasi korban yang terkena bencana, sebagai bentuk tanggungjawab penguasa akan mengupayakan berbagai fasilitas seperti alat transportasi yang mempercepat evakuasi korban sehingga permasalahan yang terjadi mampu teratasi.
Dan kerusakan fasilitas umum akibat bencana akan segera dibangun kembali dengan bangunan yang tahan gempa sehingga kehidupan seluruh rakyat kembali pulih sehingga mampu beraktivitas seperti biasa.
Segala kebutuhan, termasuk mitigasi bencana tidak akan ditemui penyelesaiannya selama sistem kapitalisme masih diadopsi di negeri ini bahkan kekayaan alam yang melimpah ruah mustahil di kelola dengan baik tanpa aturan dari Allah SWT.
Wallahu Alam Bishowab
Penulis adalah aktivis Muslimah, saat ini berdomisili di Samarinda Kalimantan Timur
