Oleh : Leha
Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan sebuah wilayah Kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Timur. Kukar memiliki jumlah pengangguran yang tinggi dalam angka yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Kukar pada 2022.
Pada tahun itu, terdapat 20.400 pengangguran di kabupaten ini. Jumlah tersebut merupakan 5,7 persen dari sekitar 729.000 penduduk Kukar. Sedangkan warga Kukar yang memiliki kartu pencari kerja, jumlahnya mencapai 10.989 orang. (Tribunkaltim.co,16/7/2023)
Sebenarnya Kukar memiliki potensi sumber daya (SDA) yang melimpah seperti sektor pertambangan, pertanian, perikanan dan sektor pengolahan industri. Namun, antara kekayaan SDA yang dimiliki hidup rakyatnya menderita. Buktinya SDA melimpah tetapi tidak mampu menyerap tenaga kerja warga sekitar alias pengangguran.
Kapitalisme Menimbulkan Penderitaan
Tidak dapat dipungkiri pengangguran yang terjadi disebabkan sistem yang berlaku di negara ini, yaitu sistem sekuler kapitalisme. Penguasaan SDA yang diserahkan, dikelola, dan dikuasai oleh perusahaan, baik lokal, swasta, maupun luar negeri. Kondisi ini otomatis berakibat tenaga kerja tidak akan terserap karena penyediaan tenaga kerjanya diserahkan kepada mekanisme pasar.
Tenaga kerja produktif pun akan berlomba mendapatkan lapangan pekerjaan. Selain itu investasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan tadi adalah investasi padat modal, bukan padat karya. Hal ini akan berimbas pada sulitnya lapangan pekerjaan untuk warga.
Seharusnya negara berkewajiban menyediakan lapangan kerja bagi warganya. Negara juga berkewajiban untuk menjamin kebutuhan asasi rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Bukan seperti saat ini negara hanya sebagai regulator antara rakyat dengan pengusaha. Akhirnya peran negara abai akan kesejahteraan rakyat, hidup rakyat pun menderita.
Islam Solusi Terbaik
Islam tegas menjadikan negara sebagai penanggung jawab dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah saw., “Seorang Imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya.” (HR Bukhari, 844)
SDA yang melimpah dan dibutuhkan umat tidak boleh dikuasai dan dimiliki oleh swasta. Dengan banyaknya SDA yang dikelola negara, akan sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja.
Kepemimpinan Islam membuat seorang penguasa akan takut jika zalim dan tidak adil kepada rakyat. Mereka akan berusaha maksimal mengurus dan menyejahterakan rakyat dengan jalan menerapkan syariat Islam sebagai tuntunan kehidupan.
Ajaran Islam menetapkan mekanisme jaminan kesejahteraan dimulai dari mewajibkan seorang laki-laki untuk bekerja. Namun, hal ini tentu butuh support sistem dari negara, berupa sistem pendidikan yang memadai sehingga seluruh rakyat khususnya laki-laki memiliki kepribadian Islam yang baik sekaligus skill yang mumpuni.
Pada saat yang sama, negara pun wajib menyediakan lapangan kerja yang halal serta suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk berusaha. Caranya tidak lain dengan membuka akses luas kepada sumber-sumber ekonomi yang halal dan mencegah penguasaan kekayaan milik umum oleh segelintir orang, apalagi asing. Termasuk mencegah berkembangnya sektor non riil yang kerap membuat mandek, bahkan hancur perekonomian negara.
Sektor-sektor yang potensinya sangat besar, seperti pertanian, industri, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan sejenisnya akan digarap secara serius dan sesuai dengan aturan Islam. Pembangunan dan pengembangan sektor-sektor tersebut dilakukan secara merata di seluruh wilayah negara sesuai dengan potensinya.
Negara akan menerapkan politik industri yang bertumpu pada pengembangan industri berat. Hal ini akan mendorong perkembangan industri-industri lainnya hingga mampu mencerap ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah ruah dengan kompetensi yang tidak diragukan sebagai output sistem pendidikan Islam.
Negara pun dimungkinkan untuk memberi bantuan modal dan memberi keahlian kepada rakyat yang membutuhkan. Bahkan, mereka yang lemah atau tidak mampu bekerja akan diberi santunan oleh negara hingga mereka pun bisa tetap meraih kesejahteraan.
Layanan publik dipermudah, bahkan digratiskan sehingga apa pun pekerjaannya tidak menghalangi mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar, bahkan hidup secara layak. Dengan begitu, kualitas SDM pun akan meningkat dan siap berkontribusi bagi kebaikan umat.
Semua itu kembali pada soal paradigma kepemimpinan Islam yang berperan sebagai pengurus dan penjaga. Seorang pemimpin negara akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap orang yang dipimpinnya. Jika ada satu saja rakyat yang menderita karena buruknya pengurusan mereka, pemimpin harus siap-siap menerima balasan di akhirat astaghfirullah.
Wallahu'alam bishowab
Penulis adalah pemerhati sosial di Kalimantan Timur
