 |
| Kantor KONI Kabupaten Karawang di Komplek Stadion Singaperbangsa Karawang.(foto:Yayat) |
KARAWANG - Hiruk pikuk terkait 'kisruh' pada kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Karawang mendapat sorotan dari warga yang juga salah satu aktivis di Karawang Ali Gurkha.
Saat ditemui wartawan di Das Kopi Ali mengatakan, sebenarnya kita harus prihatin dengan kondisi kepengurusan di jajaran KONI. Karena yang seharusnya pecinta olahraga itu tingkat sportivitas nya tinggi, namun saat ini para pengurus yang notabene mengurus organisasi lingkup olahraga 'kisruh'.
"Idealnya Koni itu lepas dari kepentingan politik. Saat ini saya dapat kabar pengurus di Koni ada beberapa dari partai politik, terlihat menjadi pengurus," ujar Ali kepada beritapembaruan.id, Senin 18 September 2023.
Menurut Ali, maunya kita Koni, terlepas dari kepentingan politik, yang seharusnya organisasi tersebut diisi orang yang profesional.
Nah lanjut Ali, kalau pengurus itu setidaknya memahami apa kecabangan olahraga itu sendiri, kalau semisal cabang olahraga bola, ya setidaknya harus memahami persepakbolaan dari menejerialnya hingga teknis atau secara teoritis dunia sepak bola harus memahaminya.
"Ini setidaknya bisa meminimalisir konflik kepentingan. Apa lagi saat ini tahun politik, nah begitulah," tukas Ali.
Kalau boleh dikatakan kisruh kepengurusan kata Ali, coba ambil solusinya misal dibekukan dulu saja Koni Karawang biar nanti ke depannya ada pengurus-pengurus yang di luar orang parpol.
"Jadi jangan politisi masuk pada bidang olahraga, nanti bakal muncul politik kepentingan di sana. Ada kepentingan partai ada kepentingan olahraga, negara inikan bukan negara partai," tegas Alim
Masih kata Ali, saat ini ada kabar ketua dan sekretaris dilaporkan ke polisi terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan dari APBD, menurut Ali, bahwa itu menambah lagi keruwetan jajaran menejerial di organisasi induk olahraga ini.
"Terkait ada dugaan penyalahgunaan dana, hal itu sudah ranah hukum, ada penyelewengan atau penyalahgunaan dana, tegakkan saja hukum setegak-tegaknya. kalau memang terbukti kuat dari dugaan tersebut, ya berarti kena jerat, namun bila tidak terkait masalah tersebut harus bebas," pungkasnya.(ibl/adn)
