 |
| Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher saat kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi, Rabu 8 November 2023.(foto: ist) |
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani Aher, menyerukan kepada semua pihak untuk memperbaiki pandangan mereka tentang pengupahan.
Menurutnya, saat ini terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, di mana pemberi kerja seringkali memiliki posisi lebih superior sementara pekerja berada dalam posisi sub-ordinat.
"Padahal, upah pekerja dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi, sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk upah yang memadai," ujarnya, dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX membahas tentang Efektivitas Upah Minimum terhadap Pekerja, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (08/11/2023).
Netty juga menekankan pentingnya memastikan peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan pengupahan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Cipta Kerja, telah memenuhi kebutuhan pekerja.
"Apakah sudah cukup memenuhi dan meng-cover apa yang menjadi kebutuhan dari para pekerja atau belum," jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Selain itu, Netty ingin memastikan tingkat kepatuhan dari para pemberi kerja, termasuk perusahaan, dalam memenuhi ketentuan Upah Minimum Kabupaten yang telah disepakati oleh pihak Tripartit, yaitu unsur Pemerintah, pengusaha (pemberi kerja), dan serikat pekerja.
"Saya menekankan pentingnya ketersediaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan bagi pekerja dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan atau kematian," tegas Netty.
Dalam konteks masukan yang diterima oleh Komisi IX DPR RI dari perwakilan Serikat Pekerja di Dewan Pengupahan, Netty memahami bahwa penentuan upah minimum sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.
Netty menyatakan keyakinannya bahwa para pekerja hanya menginginkan kehidupan yang layak, di mana anak-anak mereka bisa makan, bersekolah, dan terbebas dari stunting, tanpa memerlukan kehidupan mewah, asalkan keluarga mereka sehat dan terdidik.(**)
