 |
| KPU Karawang usai melaksanakan Rapat Koordinasi Laporan Awal Dana Kampanye dan Sharring Season di Hotel Swiss Bell inn Kara8, Selasa 19 Desember 2023.(foto: ist) |
KARAWANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang menggelar Rapat Koordinasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Sharing Season SIKADEKA, di Hotel Swiss Belinn, Karawang, Selasa (19/12).
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu mendatang, melibatkan partai politik, Liaison Officer (LO), dan operator Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA).
Komisioner KPU Karawang Bidang Teknis, Putra M. Wifdi Kamal, mengatakan, rapat ini menjadi langkah persiapan untuk tahapan LADK, yang wajib dilaporkan oleh peserta pemilu mulai dari tanggal 17 Desember hingga 6 Januari 2024.
"Laporan ini menjadi kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu mendatang," ujar Putra.
Poin krusial yang dibahas, kata Putra, mencakup batasan dana kampanye, dengan sumbangan perorangan maksimal 2,5 miliar, dan batasan kelompok serta perusahaan sebesar 25 miliar. Rapat juga menekankan bahwa dana kampanye tidak boleh berasal dari pihak asing atau dari hasil tindak pidana kejahatan.
"Meskipun peserta pemilu dari partai politik tidak memiliki batas dana kampanye, batasan sumbangan menjadi fokus utama untuk menjaga transparansi," ungkap Putra.
Sistem SIKADEKA, yang memfasilitasi pelaporan dan pengelolaan dana kampanye, dijelaskan sebagai langkah menuju efisiensi dan kecepatan dalam mengelola informasi kampanye. Meskipun terjadi peralihan dari sistem laporan manual menjadi digital, Putra menyatakan bahwa tidak ada kendala besar yang dihadapi.
"Proses adaptasi dilakukan dengan lancar, menandai langkah positif menuju efisiensi dan kecepatan dalam mengelola informasi kampanye," papar Putra.
Putra melanjutkan bahwa kerja sama solid antara KPU Karawang, partai politik, dan operator SIKADEKA menjadi kunci sukses menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu 2024. Partisipasi aktif dalam LADK diharapkan menjadi langkah kritis untuk menjaga integritas pemilu mendatang.(not)
