 |
| Forum Himpunan Intelektual Muda Masyarakat Bekasi usai menyampaikan somasi ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan terkait pengaduan terhadap PT Maxxis di Kabupaten Bekasi, Selasa 6 Februari 2024.(foto: ist) |
BEKASI - Forum Himpunan Intelektual Muda Masyarakat Bekasi (FHIMMB) telah melayangkan somasi kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II pada tanggal 6 Februari 2024 terkait laporan pengaduan terhadap PT Maxxis Internasional Indonesia, yang beralamat di Kawasan GIIC.
Sekretaris FHIMMB, Irfan menjelaskan, bahwa laporan pengaduan telah diserahkan kepada UPTD pada tanggal 8 Desember 2023. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut pemeriksaan terkait laporan tersebut.
"Perusahaan tersebut merupakan Penanam Modal Asing yang diharapkan mentaati Peraturan Perundang-undangan baik pusat maupun pemerintah daerah. Laporan kami menyoroti ketidaksesuaian upah dengan ketentuan upah minimum Kabupaten Bekasi untuk karyawan harian serta kurangnya jaminan ketenagakerjaan," ujar Irfan.
FHIMMB meminta UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan untuk memeriksa perusahaan tersebut mulai dari pembayaran gaji, pajak penghasilan karyawan harian, hingga pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. Mereka menekankan pentingnya perusahaan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
Irfan menambahkan bahwa FHIMMB akan terus mengawal pengaduan mereka ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka khawatir bahwa investor asing yang berinvestasi di Indonesia tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
"Kami mendorong agar pelanggaran ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Cikarang atau dikenakan sanksi administratif yang berlaku. Kami berkomitmen untuk mengawal agar investasi asing di Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku," tandas Irfan.(sigit)
