 |
| Imigrasi Karawang saat gelar Rakor untuk pengawasan orang asing di Hotel Mercure Galuh Mas Karawang, Selasa 6 Februari 2024 malam (foto: ist) |
KARAWANG - Kantor Imigrasi Non TPI Karawang menggelar rapat koordinasi (rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) di Hotel Mercure Karawang pada Selasa (6/2/2024). Rakor ini mengusung tema 'Sinergi Tim PORA Kabupaten Karawang dalam rangka Pemilu 2024'.
Tim PORA terdiri dari unsur-unsur Imigrasi, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dan instansi lainnya. Kegiatan itu juga menghadirkan narasumber dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Andika Dwi Prasetya, mengatakan bahwa kegiatan rakor dan diskusi ini menjadi penting, khususnya dalam pengawasan orang asing dalam rangka Pemilu 2024.
"Secara aturan, tegas bahwa warga negara asing (WNA) tidak memiliki hak suara walaupun saat ini mereka memiliki hak untuk punya kartu identitas," kata Andika.
Dia menegaskan, Tim PORA harus melakukan pengawasan agar WNA tidak datang ke TPS (tempat pemungutan suara) pada 14 Februari 2024.
"Jangan sampai nanti di pelaksanaan pemilu, ada contoh WNA ke TPS nyoblos nah itu kesalahan. Ini bentuk yang harus diantisipasi dan mungkin gangguan-gangguan lainnya," katanya.
Kepala Imigrasi Karawang, Petrus Teguh Arianto, menambahkan kegiatan rakor ini dihadiri 20 intansi yang menjadi Tim PORA Kabupaten Karawang.
"Narasumber dalam diskusi ini dari Kepala Divisi Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jabar Wawan Dharmawan dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Karawang," kata Petrus.
Dia berharap kegiatan ini dapat memperkuat Tim PORA dalam pengawasan WNA pada Pemilu 2024.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Karawang, Ade Permana, mengatakan meski punya e-KTP, seorang WNA tidak bisa menggunakannya untuk mencoblos di Pemilu 2024.
"Sebab, syarat untuk mencoblos adalah WNI, sementara dalam e-KTP tercantum status sebagai WNA," katanya.
"Adanya Tim PORA ini dapat turut membantu kami dalam mengawasi. Termasuk kami sudah meneruskan ke pengawas TPS untuk mencegah adanya WNA ke TPS buat nyoblos," kata Ade.(rls/**)
.jpg)
