 |
| Anggota Komisi IV DPR RI dari FPKS Johan Rosihan.(foto: dpr.go.id) |
SUMBAWA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, memberikan tanggapan terhadap pengumuman pemerintah mengenai hasil panen jagung di Food Estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang mencapai sekitar 25 ton.
Menurutnya, hal ini merupakan bukti konkret bahwa Food Estate adalah proyek yang gagal dan hanya memboroskan anggaran.
Dalam pernyataannya, Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menyatakan, bahwa biaya penanaman jagung di lahan Food Estate telah menghabiskan anggaran sebesar Rp54 miliar, sementara biaya pembukaan lahan mencapai angka yang sangat besar, yaitu Rp1,5 triliun.
"Mengumumkan panen 25 ton jagung dengan modal sebesar itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Johan melalui keterangan tertulisnya, Minggu 17 Maret 2024.
Johan menegaskan bahwa sejak awal, Fraksi PKS telah menolak proyek Food Estate di Gunung Mas ini. Namun, pemerintah terus bersikeras melaksanakannya.
Bahkan, lanjutnya, proyek ini dipaksakan untuk menutupi kegagalan proyek perkebunan singkong yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan.
"Saya menilai hal ini sebagai modus untuk membenarkan bahwa lahan tersebut masih bisa dikelola. Namun, hasil panen 25 ton jagung ini menunjukkan bahwa proyek ini adalah proyek gagal dan tidak memberikan manfaat bagi ketahanan pangan nasional," sebut Johan.
Lebih lanjut, Johan menyebut bahwa proyek Food Estate ini merupakan kebijakan yang merugikan petani dan merusak lingkungan.
Ia menyoroti bahwa tidak ada petani yang mau terlibat dalam menggarap lahan Food Estate, sementara dampaknya terhadap lingkungan seperti deforestasi yang menyebabkan banjir dan longsor sangat merugikan.
Johan menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang dianggap salah ini, menyebutnya sebagai kejahatan lingkungan.
Ia mengakhiri pernyataannya dengan menyerukan untuk segera menghentikan proyek Food Estate, melakukan pemulihan kawasan yang sebelumnya merupakan hutan, mengalihkan anggaran untuk membantu petani di lahan-lahan yang produktif, dan membangun infrastruktur pertanian yang mendukung kebutuhan para petani.(humas FPKS)
