 |
| Pendiri HIMMB Radian (foto: ist) |
BEKASI - Menindaklanjuti laporan pengaduan yang diajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi mengenai izin pengelolaan limbah B3 dan Non B3 di PT Mitra Kaya Galvanize yang beralamat di Jl. Metro Inti Purnama No. 1 Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Himpunan Mahasiswa dan Masyarakat Bekasi (HIMMB) akan melakukan aksi unjuk rasa di perusahaan tersebut.
Pendiri HIMMB, Radian, dalam pernyataannya menyatakan, kami mendesak DLH memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap perusahaan tersebut serta memberlakukan Pasal 59, 95, dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Lebih lanjut, Radian menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk kejahatan lingkungan hidup, karena PT Mitra Kaya Galvanize bekerja sama dengan pengelola yang tidak memiliki landasan hukum yang cukup untuk mengelola dan memusnahkan limbah B3 yang dihasilkan.
"Perusahaan tersebut membuang limbah B3 tanpa berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya, Rabu 27 Maret 2024.
Radian juga mengungkapkan bahwa selama beroperasi, PT Mitra Kaya Galvanize menggunakan sumur bor yang dibuat sendiri untuk menunjang operasional produksi.
Hal ini telah melanggar keputusan Menteri ESDM No. 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, yang dapat dikenai pidana denda sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja hingga maksimal 5 miliar rupiah.
"Hal ini akan kami laporkan secara resmi ke instansi terkait," tegasnya.
HIMMB juga berencana untuk mendesak DLH Kabupaten Bekasi untuk memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kami juga akan menggelar aksi protes (unjuk rasa) ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dan objek perusahaan dalam waktu dekat.
"Pemberitahuan unjuk rasa juga akan disampaikan kepada Kapolres Metro Bekasi," tandasnya.(sigit)
