 |
| Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Sujono Djojohadikusumo pada acara Dialog Nasional di Aula Dewan Pers, Sabtu 26 April 2024.(foto: ist) |
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Sujono Djojohadikusumo, menyampaikan harapannya kepada Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) untuk menjaga Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Hal ini disampaikan Hashim dalam acara Dialog Nasional dengan tema 'Optimisme Kaum Termarjinalkan dan Terpinggirkan Bersama Pemerintah yang Baru' di Aula Dewan Pers, Sabtu 26 April 2024.
"Saya mohon dari SMSI untuk membina anggotanya agar bahasa dijaga sebaik-baiknya," ujar Hashim.
Menurutnya, media dan wartawan memiliki peran penting sebagai pengawal kelestarian budaya Indonesia, termasuk Bahasa Indonesia.
"Wartawan Indonesia adalah pengawal dari budaya Indonesia, termasuk Bahasa Indonesia, dan itu adalah tanggung jawab serta hak dan kewajiban mereka," sebutnya.
Hashim menyadari bahwa menjaga Bahasa Indonesia tidaklah mudah, terutama dengan adanya ancaman degradasi bahasa.
Bagaimana kita, kata Hasim, bisa memelihara bahasa nasional Indonesia dengan murni dan baku, serta mencegah degradasi bahasa?
"Saya telah mengunjungi 45 negara dan melihat betapa pentingnya bahasa sebagai pemersatu bangsa," ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa Bahasa Indonesia adalah salah satu aset bangsa yang memiliki nilai luar biasa.
"Kita bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian dan keutuhan bahasa kita, karena ini adalah aset bangsa kita," tegas Hasim.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, juga menyampaikan keprihatinan terhadap masa depan pers Indonesia. Firdaus menegaskan bahwa SMSI hadir sebagai portal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di sisi lain, Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabbagalet, membahas kondisi siswa di daerah terpencil, sementara Ketua Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati, mengungkapkan tujuan dialog bersama SMSI sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Vox Point.
"Saya juga mengimbau masyarakat untuk berbicara agar pemerintah dapat menanggapi permasalahan yang ada," ujarnya (rls/red).
