 |
| Kementerian ATR/BPN saat acara Konsinyering Percepatan Sertifikasi Aset Tanah dan Penyerahan Sertifikat Tanah PT PLN (Persero) di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Selasa (28/5/2024).(foto: ist) |
JOGYAKARTA - PT PLN (Persero) sukses mengamankan 192 sertifikat kepemilikan lahan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sertifikat-sertifikat tersebut diserahkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada acara Konsinyering Percepatan Sertifikasi Aset Tanah dan Penyerahan Sertifikat Tanah PT PLN (Persero) yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Selasa (28/5/2024).
Keberhasilan ini diraih berkat sinergi dan kolaborasi yang erat antara PLN dan Kementerian ATR/BPN, memungkinkan terbitnya ratusan dokumen legal di akhir Semester I tahun 2024. Sertifikat tersebut mencakup lahan-lahan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di tiga wilayah tersebut, yang dikelola oleh lima unit PLN, yaitu Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah (UIT JBT), Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (UIP JBB), Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT), Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (UID Jateng & DIY), serta Unit Induk Distribusi Jawa Barat (UID Jabar).
General Manager PLN UIT JBT, Tejo Wihardiyono, menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dengan Kementerian ATR/BPN dalam percepatan sertifikasi dan pengamanan aset negara.
"Sebanyak 734 persil objek vital aset negara yang dikelola PLN harus segera disertifikasi pada tahun 2024 ini," ungkap Tejo.
Pertemuan ini juga membahas strategi percepatan sertifikasi yang menjadi target PLN bersama BPN di tahun 2024. Tejo menyebutkan bahwa masih banyak tugas yang perlu diselesaikan dalam pekerjaan sertifikasi aset kepemilikan lahan PLN, sehingga kerjasama dan konsolidasi perlu terus ditingkatkan.
“PLN secara proaktif akan menyelesaikan permasalahan dalam proses sertifikasi aset tanah untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan. Hal ini sangat penting dan strategis dalam mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional,” terang Tejo.
Kegiatan konsinyering antara PLN dan Kementerian ATR/BPN ini merupakan langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan kendala sertifikasi aset milik PLN. Diskusi dan gelar berkas administrasi sertifikat dilakukan untuk menyusun solusi bersama, diharapkan dapat mendukung percepatan pengamanan aset milik negara.
Tahun ini, PLN UIT JBT menargetkan 504 persil aset dapat diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN harus terus diperkuat untuk mempercepat proses sertifikasi tanah.
Sementara itu, Kasubbid Penetapan Hak Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN, M Fadhil, berharap pertemuan ini dapat menghasilkan solusi atas percepatan sertifikasi aset negara.
"Sebanyak 192 persil bidang tanah dari total 734 persil telah tersertifikasi melalui Kantor BPN di wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Terhadap persil tanah yang masih terdapat hambatan dan masalah, diharapkan pada kegiatan ini ditemukan solusinya agar pelaksanaan sertifikasi proyek strategis nasional ini cepat selesai," ujar Fadhil.(rls)
