 |
| Ketua KPU Karawang Mari Fitriana (kiri) bersama narasumber usai gelar sosialisasi dan edukasi pemilih di Resto Alam Ceria Johar Karawang, Sabtu 27 Juli 2024.(foto : bdg) |
KARAWANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang menggelar acara sosialisasi dan pendidikan pemilihan Pilkada Karawang tahun 2024, yang dihadiri berbagai elemen masyarakat.
Acara yang berlangsung di Rumah Makan Alam Ceria, Jalan Suroto Kunto, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, Sabtu (27/7/204).
Dalam kesempatan tersebut, Praktisi Huku. Karawang Dadi Mulyadi, S.H., menilai kegiatan yang dilakukan KPU sangat positif. Menurutnya, KPU harus mendekatkan diri kepada masyarakat sipil untuk menggaet partisipasi yang lebih besar dalam Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.
"Saya sangat mengapresiasi upaya KPU dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Di era politik yang rentan seperti sekarang, pendidikan ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan media sosial dan praktik politik uang yang merugikan," ujar Dadi Mulyadi.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh narasumber lainnya, seperti Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana, dan aktivis pembela Hak Asasi Manusia, Gugum Kurniawan S.H., yang turut memberikan wawasan tentang pentingnya menjaga integritas dan demokrasi dalam setiap tahapan Pilkada.
"Sosialisasi seperti ini juga membahas isu penting seperti politik uang, yang dapat mengancam hak asasi manusia dan integritas demokrasi. Kami berharap regulasi yang ada dapat diawasi dan ditegakkan dengan baik agar Pilkada berlangsung secara adil dan transparan," terang Dadi.
Para peserta dari berbagai kalangan masyarakat diajak untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menyebarkan informasi, serta untuk menghindari konflik horizontal maupun vertikal yang dapat merugikan proses demokrasi di masa mendatang.
Acara ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada yang demokratis dan berlandaskan hak asasi manusia, serta menjadi sarana konsolidasi lintas isu dan sektoral.(bdg).
