 |
| Agus Ferryanto, S.H., M.H. (foto: ist) |
KARAWANG - Komisi I DPRD Karawang memutuskan untuk menunda jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait ganti rugi tanah yang digunakan sebagai akses jalan nasional di jalan lingkar Tanjungpura.
Keputusan ini diambil setelah hasil RDP pada 20 Juni 2024 menyarankan penjadwalan ulang dari semula tanggal 4 Juli 2024 menjadi tanggal 8 Juli 2024.
Ketua BPPH Pemuda Pancasila Kabupaten Karawang, Agus Ferryanto, S.H., M.H., kuasa hukum dari pemilik tanah dengan Surat Hak Milik (SHM) nomor 995, menjelaskan alasan di balik penundaan tersebut.
"RDP terkait polemik ganti rugi tanah yang belum dibayarkan oleh Pemkab Karawang harus diundur ke tanggal 8 Juli 2024 karena beberapa pihak terkait, termasuk perwakilan dari Kementerian PUPR, memiliki agenda di luar kota pada tanggal 4 Juli 2024," ujarnya pada awak media, Selasa 2 Juli 2024.
Ferry sapaan akrab Agus Ferryanto berharap kehadiran semua pihak terkait pada tanggal 8 Juli mendatang akan memperlancar proses penyelesaian ganti rugi tanah.
"Kami berharap RDP ini dapat memberikan solusi cepat agar hak klien kami segera dibayarkan dan menghindari kerugian lebih lanjut," ucap Ferry.
Ferry juga menyoroti masalah administratif terkait tanah yang telah dibebaskan oleh Pemkab Karawang namun masih terdapat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh kliennya.
"Jika tanah tersebut memang telah dibebaskan, sertifikat tanah seharusnya sudah ditarik dan status PBB tidak lagi berlaku," tegasnya.
Ferry berpesan agar pengambil keputusan dari semua pihak terkait hadir pada RDP tanggal 8 Juli 2024 untuk memutuskan nasib tanah tersebut.
"Kami berharap persoalan ini tidak berlarut-larut karena yang paling dirugikan adalah klien kami, yang merupakan bagian dari masyarakat," tutupnya.(ifn/red)
