 |
| Muslim Hafidz (foto: ist) |
KARAWANG - Kegiatan Capacity Building yang diselenggarakan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karawang mendapat respons negatif dari berbagai pihak.
Kritik salah satunya datang dari Direktur Social Policy and Political Studies (SOSPOLS), Muslim Hafidz, yang menyoroti sejumlah kejanggalan terkait pelaksanaan acara tersebut.
Menurut Muslim, terdapat tiga kesalahan mendasar dalam kegiatan ini. Yang pertama kata Muslim Hafidz, unsur peserta yang tidak tepat.
Muslim menjelaskan, berdasarkan undangan yang beredar, peserta kegiatan terdiri dari Asisten Daerah (Asda) Bupati, Staf Ahli, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian Sekretariat Daerah (Kabag Sekda), dan Camat se-Kabupaten Karawang.
Muslim menilai bahwa peserta kegiatan yang sesuai seharusnya adalah pejabat utama seperti Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, dan Kepala Kejaksaan.
"Pejabat utama tersebut memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan keamanan, ketertiban, dan pemerintahan daerah. Ketidakhadiran mereka membuat kegiatan ini kurang relevan," ujar Muslim dalam keterangan tertulisnya pada beritapembaruan.id, Jumat 15 November 2024.
Lalu yang kedua menurut Muslim, konsep kegiatan tidak sesuai dengan definisi Capacity Building itu sendiri. Muslim juga mempertanyakan isi kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan konsep capacity building yang seharusnya.
Ia menjelaskan bahwa capacity building adalah proses pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk meningkatkan efektivitas kerja, seperti melalui pelatihan, workshop, atau pendampingan.
"Yang tercantum dalam undangan tidak mencerminkan bentuk kegiatan capacity building sebagaimana yang umum dilakukan. Seharusnya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan atau solusi praktis, bukan sekadar seremonial," tegasnya.
Bukan itu saja kata Muslim, timing yang kurang tepat. Ia menyoroti waktu pelaksanaan kegiatan ini yang dinilai tidak strategis karena bertepatan dengan masa kampanye Pilkada. Muslim menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah menjadi sorotan terkait netralitasnya.
"Kegiatan ini justru menimbulkan kegaduhan di tengah masa kampanye Pilkada. Pertanyaan besarnya, apa motivasi di balik penyelenggaraan acara ini? Kami menganggap ini tidak relevan," tanya Muslim.
Muslim mengusulkan agar Penjabat (Pj) Bupati Karawang segera membatalkan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan semacam ini seharusnya menjadi domain Bupati definitif, bukan dijalankan saat situasi politik sedang sensitif.
"Kami berharap kegiatan ini dibatalkan untuk menjaga netralitas dan fokus pada tugas yang lebih prioritas," pungkasnya.(rls/red)
