 |
| Sekjen FTA Ida Kusdianti (foto : tangkapan layar.ndon) |
KARAWANG - Guna menyerap aspirasi dan mendalami keluhan nelayan yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) PT JSP di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Tanah Air (FTA) menggelar roadshow ke kawasan tersebut.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan politik kepada para nelayan yang merasa dirugikan akibat proyek tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP FTA, Ida Kusdianti, turut hadir dalam kegiatan tersebut, yang tidak hanya diisi dengan deklarasi dukungan, tetapi juga diskusi dan sesi tanya jawab.
Para nelayan mengungkapkan keluhan mereka terkait dampak proyek yang memengaruhi mata pencaharian mereka di wilayah Muara Cilamaya.
Selain itu, Ida Kusdianti bersama sejumlah perwakilan FTA juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi di laut Muara Cilamaya.
"Namun, pertemuan yang awalnya dijadwalkan berlangsung di rumah salah seorang nelayan setempat terpaksa dipindahkan ke rumah dan kantor H. Elyasa Budianto, SH, kuasa hukum para nelayan," ujar Setiadi Wijoyanto salah satu pendamping nelayan, dalam keterangan tertulisnya pada beritapembaruan.id, Rabu 8 Januari 2025.
Menurut Setiadi, pembatalan lokasi pertemuan tersebut disebabkan oleh tekanan yang diterima oleh tuan rumah.
Sementara Sekjen FTA Ida Kusdianti, menilai bahwa pembatalan tersebut, sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat, berbicara, dan berkumpul.
FTA menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat disayangkan dan mengecewakan, mengingat seharusnya negara berperan dalam melindungi hak-hak warga negara.
Ida Kusdianti dalam orasinya menegaskan bahwa FTA siap mendampingi dan mendukung para nelayan Cilamaya dalam perlawanan terhadap penguasa dan pengusaha korup.
"Kami dari FTA mendampingi warga nelayan Cilamaya untuk menyatakan perlawanan terhadap oligarki dan pengusaha korup. Kegiatan semacam ini juga dilakukan serentak di wilayah Banten dan Surabaya. Kami menegaskan satu kata: lawan oligarki dan pengusaha korup,” ungkap Ida Kusdianti.
Pernyataan tersebut menjadi seruan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menolak praktik oligarki dan korupsi yang merugikan rakyat kecil.(**)
