 |
| Ratusan Karangan Bunga berjejeran di halaman Kantor Bupati Karawang, Kamis 20 Februari 2025.(foto : rm) |
KARAWANG - Aktivis senior sekaligus praktisi hukum, H. Elyasa Budianto, S.H., mengkritisi terkait tren penggunaan karangan bunga dalam acara seremonial, termasuk dalam pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.
Menurut Elyasa, karangan bunga tersebut hanya sekadar simbolis ucapan selamat tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan.
Ia menegaskan bahwa seharusnya perhatian lebih diberikan pada efektivitas program kerja, seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengusung semangat efisiensi.
"Karangan bunga ini hanya menunjukkan seremonial, sebuah selebrasi ucapan selamat. Apalagi kalau kita melihat Inpres No. 1/2025 yang mengusung semangat efisiensi. Program 100 hari kerja misalnya, harus memberikan dampak nyata dan bukan sekadar euforia," ungkap Elyasa melalui sambungan WhatsApp, Kamis 20 Februari 2025.
Ia pun mengingatkan agar tidak ada 'blunder' seperti yang terjadi pada program-program sebelumnya.
Elyasa mengacu pada insiden di Jakarta maupun di beberapa wilayah lainnya, yang menurutnya menunjukkan ketidaktepatan dalam pelaksanaan kebijakan dan program.
"Jangan sampai apa yang dilakukan Bupati Aep dan Maslani malah berakhir dengan 'Karawang Gelap'," katanya.
Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Elyasa menyoroti kondisi Jalan Cilamaya yang rusak, yang seharusnya menjadi perhatian utama.
Ia juga menilai alokasi CSR yang tidak tepat sasaran, di mana dana tersebut justru dipindahkan ke proyek lain yang tidak mendesak seperti di Tuparev Juanda dan Dewi Sartika.
"Ini adalah contoh nyata dari penelantaran pembangunan dan pemborosan anggaran," tegasnya.
Selain itu, Elyasa menanggapi soal syukuran dalam pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang terlalu banyak menghabiskan dana untuk karangan bunga. Ia menilai hal tersebut tidak memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
"Bupati dan Wakil Bupati tidak akan melihat karangan bunga itu. Yang lebih penting adalah mereka bekerja dengan baik, berpihak pada masyarakat," katanya.
Terkait sektor pendidikan, Elyasa juga menyoroti beberapa isu yang muncul, termasuk kabar terkait potongan-potongan dana di sekolah yang dianggap mencurigakan.
Ia meminta Bupati untuk segera menanggapi dan menyelesaikan persoalan maraknya kabar dan dugaan potongan dana pendidikan.
"Jangan biarkan kepala sekolah membisniskan pendidikan. Hal-hal seperti makan siang gratis seharusnya tidak terjadi, yang lebih penting adalah menyediakan pendidikan yang berkualitas dengan segala fasilitas yang dibutuhkan sekolah," ujarnya.
Elyasa menutup komentarnya dengan menyerukan agar pemerintah daerah lebih fokus pada pembenahan sektor-sektor yang membutuhkan perhatian serius.
"Kita seharusnya lebih melakukan program dan kegiatan yang berdampak nyata pada masyarakat. Bukan hanya pada hal-hal yang bersifat seremonial," tandasnya.(firzan)
