 |
| Mahasiswa Banda Aceh saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Dinas Kesehatan dan Pengairan Kota Banda Aceh, Senin 10 Februari 2025.(foto: ist) |
BANDA ACEH - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Kota Banda Aceh hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan Dinas Kesehatan Aceh dan Dinas Pengairan Aceh, Senin 10 Februari 2025.
Aksi ini digelar untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban terkait dugaan praktik korupsi yang melibatkan kedua instansi tersebut, berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Berdasarkan audit dengan nomor 22.B/LHP/XVIII.BAC/05/2024 yang diterbitkan pada 22 Mei 2024, ditemukan adanya kekurangan volume dan mutu dalam beberapa paket pekerjaan belanja modal.
Di Dinas Kesehatan Aceh, temuan tersebut mencakup tiga proyek pembangunan rumah sakit rujukan regional, dengan total kerugian mencapai Rp1.042.656.777,52. Sedangkan di Dinas Pengairan Aceh, ditemukan kekurangan volume dan mutu pada sembilan paket pekerjaan belanja modal dengan kerugian mencapai Rp1.014.674.580,98.
Aksi yang dimulai pada pukul 10:00 WIB ini bertujuan untuk mendesak pihak berwenang melakukan investigasi lebih lanjut terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi.
Pengunjuk rasa menuntut agar dugaan aliran dana yang tidak sesuai peruntukannya segera diselidiki, karena dianggap merugikan negara dan masyarakat.
Massa aksi membawa sejumlah selebaran yang yang salah satunya berisi, 'Mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi di kedua dinas tersebut'.
Dalam orasinya, Ketua DPD ALAMP AKSI, Musda Yusuf, menegaskan, korupsi merugikan rakyat, pecat yang terlibat!
"Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan untuk sektor kesehatan dan pengairan digunakan secara tepat dan transparan. Korupsi harus diberantas demi kesejahteraan rakyat Aceh," ujarnya saat berorasi.
Para pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah Aceh untuk segera memberikan klarifikasi mengenai dugaan tersebut, dengan harapan agar proses hukum dapat berjalan secara adil dan transparan.
Hingga kini, pihak Dinas Kesehatan Aceh dan Dinas Pengairan Aceh belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini.(rls/red)
