 |
| Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 Partai Buruh Tahun 2025 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta, Seni-Rabu (17-19/2/2025)(foto: ist) |
JAKARTA - Partai Buruh menggelar Rakernas (Rakernas) ke II Tahun 2025, yang dilaksanakan Senin-Rabu, 17-19 Februari 2025, bertempat di The Tavia Heritage Hotel Jakarta (dahulu Hotel Grand Cempaka), Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Acara pembukaan dihadiri oleh Majelis Nasional Partai Buruh, Pengurus Exco Pusat Partai Buruh, Perwakilan dari 38 Exco Provinsi, Exco Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, anggota DPRD dari Partai Buruh dan tamu undangan.
Dalam Rakernas II Partai Buruh ini salah satu agenda utamanya adalah pengumuman Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diusung oleh Partai Buruh dalam Pemilu 2029. Selain itu, partai akan memperjuangkan agenda strategis seperti Presidential Threshold 0% dan Parliamentary Threshold 0%.
Isu-isu perburuhan dan kerakyatan akan menjadi fokus pembahasan dalam Rakernas ini, termasuk upaya memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Partai Buruh akan menyoroti persoalan kelangkaan gas elpiji yang menyulitkan masyarakat kecil, sekaligus memperkuat perhatian terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia.
Sekjen Partai Buruh sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Rakernas ke II Partai Buruh Ferri Nuzarli, S.E., S.H., menyampaikan laporannya, sesuai tema Rakernas "Dengan Rakernas kita raih kemenangan Pemilu di tahun 2029 sekaligus menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 64 yang menetapkan Presidensial Threshold 0%".
Ia menyatakan bahwa keputusan ini menjadi momentum penting bagi Partai Buruh di Rakernas ke dua ini untuk mengusung calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) sendiri melalui mekanisme konvensi pemilihan.
"Adanya Keputusan MK Nomor 64 tentang Presidensial Threshold 0% menjadi momen penting bagi Partai Buruh untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Kami akan melakukan konvensi pemilihan dengan penjaringan-penjaringan yang akan ditetapkan oleh Partai Buruh,” ujar Ferri Nuzarli.
Selanjutnya Mahkamah Partai Buruh Riden Hatam Aziz, S.H., sekaligus Presiden FSPMI dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Rakernas II Partai Buruh yang telah bekerja keras sampai berjalan lancar dan sukses acara Rakernas II Partai Buruh ini.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Rakernas II Partai Buruh yang telah bekerja keras sampai berjalan lancar dan sukses. Karena Rakernas II Partai Buruh ini merupakan momentum strategis bagi Partai Buruh untuk memperkuat konsolidasi Kongres Partai Buruh menjelang Pemilu 2029. Selain itu, kegiatan ini menjadi ajang penting untuk menyampaikan sikap politik partai terkait berbagai isu strategis, terutama yang berhubungan dengan perburuhan dan kerakyatan,” ucapnya.
“Rakernas ini yang paling utama akan membuat keputusan penentuan Capres atau Cawapres Republik Indonesia di Tahun 2029 dari Partai Buruh melalui mekanisme penjaringan oleh rakyat langsung tanpa melalui koalisi partai," terang Riden Hatam Aziz, S.H.
Sementara Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa setiap partai memiliki ideologi yang berbeda, sehingga tidak mungkin Partai Buruh berkoalisi dengan partai lain yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip mereka.
Sikap ini semakin mempertegas posisi Partai Buruh dalam percaturan politik nasional, dimana memilih untuk tetap independen dan fokus pada perjuangan ideologi demi kesejahteraan rakyat.
“Dengan adanya Presidential Threshold 0%, kami berharap dapat memilih calon presiden yang berusia antara 42 hingga 47 tahun, yang merepresentasikan semangat dan visi baru bagi Indonesia,” tegas Said Iqbal.
“Dari seratus nama itu, nantinya akan mengerucut menjadi 45 nama, lalu 17 nama, dan terakhir menjadi enam nama,” ujar Said Iqbal.
Ia juga menambahkan bahwa nama Prabowo Subianto masih berpotensi muncul kembali.
“Nama-nama calon berasal dari berbagai latar belakang, termasuk kalangan pemerintah seperti Prabowo Subianto, Polri, TNI, seorang menteri perempuan di kabinet Prabowo, pesohor seperti jurnalis dan artis, tokoh agama, mantan anggota KPK, generasi muda, serta kepala daerah dari Jawa dan Indonesia Timur bisa saja muncul,” jelasnya.
"Semua calon tersebut dipilih melalui mekanisme polling, survei internal, dan seleksi. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan rakyat melalui mekanisme yang akan berlanjut di Kongres Partai Buruh pada tahun 2026," pungkasnya.[Ari]
