 |
| Ketua FMAK Karawang Ganjar Rohutomo (foto: ist) |
KARAWANG - Forum Masyarakat Anti Korupsi (FMAK) Karawang kembali mengunjungi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk menyampaikan laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus Ruislag (tukar guling-red)yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun.
Pada kesempatan tersebut, mereka mendesak Kejati Jawa Barat untuk segera memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap para pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Kordinator Forum Masyarakat Anti Korupsi Karawang, Ganjar Rohutomo, menegaskan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk mendesak aparat penegak hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar segera mengusut tuntas kasus ini secara jujur, adil, dan transparan.
Kami lanjut Ganjar, berharap agar pihak-pihak yang diduga terlibat, baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Karawang, dapat diperiksa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Kami sangat berharap agar Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bisa segera menuntaskan kasus ini. Kami ingin melihat proses hukum berjalan secara adil dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun," ujar Ganjar Rohutomo dalam keterangan tertulisnya pada beritapembaruan.id, Kamis 20 Maret 2025.
Selain itu, Forum Masyarakat Anti Korupsi Karawang juga berencana untuk mengirimkan surat tertulis kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Ombudsman.
Surat tersebut kata Ganjar, berisi permohonan agar pihak-pihak tersebut turut memantau perkembangan penanganan kasus Ruislag yang sedang ditangani Kejati Jawa Barat.
Kami berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan cepat, transparan, dan sesuai dengan harapan masyarakat Karawang.
"Kami mendukung penuh program Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi. Oleh karena itu, kami ingin membantu penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama di Karawang, agar tidak menjadi bias," sebut Ganjar.
Dengan semangat tersebut, Forum Masyarakat Anti Korupsi Karawang berharap agar Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dapat menjalankan tugasnya tanpa ada gangguan atau tekanan dari pihak luar.(rls)
