 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat memimpin Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Jabar di Aula Husni Hamid Komplek Pemda Karawang, Selasa 4 Maret 2025.(foto: firzan) |
KARAWANG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar acara Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Daerah se-Jabar di Aula Husni Hamid, Karawang, pada Senin, 3 Maret 2025.
Acara yang dihadiri sekitar 300 peserta ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung stabilitas dan pembangunan daerah.
Pada sambutannya Kang Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pola rapat akan diubah menjadi diskusi agar solusi yang lebih efektif dapat dihasilkan.
Menurutnya, fokus utama bukan hanya membahas masalah, tetapi juga menemukan solusi konkret, salah satunya terkait penanganan banjir di daerah rawan.
Dedi menyarankan pembangunan rumah panggung setinggi 2,5 meter sebagai langkah mitigasi terhadap banjir, serta menyoroti pentingnya pembangunan Bendungan Cibeet untuk mengatasi masalah luapan air di kawasan Puncak.
Ia juga mengungkapkan bahwa akan ada rencana diskusi dengan Menteri ATR/BPN mengenai optimalisasi lahan-lahan yang tidak produktif.
Dalam bidang ekonomi, Dedi menegaskan bahwa investasi industri merupakan salah satu sumber pajak terbesar di Jawa Barat.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta untuk menjaga iklim investasi yang kondusif. Dedi juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mendatangi perusahaan untuk meminta Tunjangan Hari Raya (THR) di luar ketentuan, terutama menjelang Idul Fitri.
"Kita harus memastikan perusahaan tetap berjalan dengan baik karena mereka memiliki kewajiban pajak yang harus dipenuhi," ujarnya.
Sementara itu, dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, Gubernur Dedi Mulyadi mengumumkan bahwa Program Operasi Jabar Manunggal akan berlangsung selama satu tahun dengan pendanaan utama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran tambahan guna mendukung operasional program ini.
Di bidang pendidikan, Dedi juga mengungkapkan rencana penerapan kurikulum wajib militer bagi siswa SMA/SMK di seluruh Jawa Barat dengan melibatkan TNI dan Polri di setiap sekolah.
"Ini bukan tentang militerisasi, tetapi pembentukan karakter kedisiplinan dan peningkatan wawasan kebangsaan sejak dini," jelasnya.
Gubernur Dedi juga menegaskan bahwa Jawa Barat harus menjadi pelopor perubahan bagi Indonesia.
"Seorang pemimpin tidak boleh mengharapkan pujian. Kita harus berani mengambil keputusan meski menghadapi kritik demi menciptakan perubahan yang lebih baik," tuturnya.
Acara yang berlangsung hingga pukul 17.55 WIB ini, dengan fokus utama pada program-program prioritas seperti pemberantasan premanisme, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan pendidikan baru.
Dedi berharap agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan pengawasan, evaluasi, dan komunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan.
"Hal itu dilakukan guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan harapan masyarakat," pungkasnya.(firzan).
