 |
| Tri Prasetio saat berorasi di tengah-tengah aksi massa yang mengrudug gedung DPRD Karawang, Selasa 25 Maret 2025.(foto: rm) |
KARAWANG - Gerakan aksi mahasiswa di Kabupaten Karawang semakin memanas. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan masyarakat sipil mengancam akan menguasai gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, Selasa 25 Maret 2025.
Ancaman ini muncul sebagai bentuk protes terhadap disahkannya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dinilai mengekang kebebasan sipil.
Aksi tersebut dipimpin oleh Tri Prasetio, seorang aktivis mahasiswa yang dikenal vokal dalam menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
Pada orasinya, Tri Prasetio menegaskan bahwa UU TNI yang baru disahkan bertentangan dengan semangat demokrasi dan merugikan masyarakat sipil.
Menurutnya, penguatan peran militer dalam politik dan sosial akan semakin membatasi ruang kebebasan yang dimiliki rakyat.
"Kami tidak akan diam. Jika suara kami tidak didengar, kami akan mengambil langkah lebih tegas dengan menguasai gedung DPRD Karawang. Ini bukan hanya soal kebebasan mahasiswa, tetapi soal masa depan bangsa yang lebih bebas dan demokratis," tegas Tri Prasetio dalam orasinya di depan ratusan pendukung yang hadir di depan gedung DPRD Karawang.
Aksi ini mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, mulai dari politisi lokal hingga masyarakat. Sebagian mendukung gerakan mahasiswa tersebut, sementara yang lain mengingatkan pentingnya dialog dan aksi damai dalam menyampaikan aspirasi.
Tuntutan utama para mahasiswa adalah agar pemerintah segera meninjau ulang UU TNI yang dinilai memberikan ruang lebih besar bagi militer untuk terlibat dalam kehidupan politik, yang dikhawatirkan akan merusak keseimbangan kekuasaan di negara demokratis ini.
Hingga berita ini diturunkan, massa mahasiswa masih berkumpul di sekitar DPRD Karawang.
Pihak kepolisian setempat telah mengerahkan personel untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan.
Sementara itu, pemerintah Kabupaten Karawang belum memberikan tanggapan resmi terkait ancaman tersebut.(bdg)
