 |
| Massa aksi Hipmasu saat menggelar aksi unjuk rasa jilid II di Kantor Wali Kota Medan, Selasa 18 Maret 2025.(foto : ist) |
MEDAN - Massa dari Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (HIPMASU) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II pada Selasa (18/3/2025).
Mereka mengunjungi tiga lokasi berbeda, yaitu Kantor Wali Kota Medan, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan, dan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik nepotisme dalam penetapan pemenang tender Event Organizer (EO) untuk acara Ramadan Fair.
Aksi ini digelar setelah terungkapnya dugaan keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dalam memenangkan CV Yohara Gemilang sebagai pemenang tender senilai Rp4,9 miliar. Massa aksi menilai bahwa terdapat indikasi kuat praktik nepotisme dalam proses tender tersebut.
"Kami hadir kemari sebagai kontrol sosial untuk kemaslahatan bersama, dalam hal ini kami menyikapi kasus tender proyek Ramadan Fair yang kami duga adanya praktik nepotisme oleh Kadisdikbud Kota Medan dalam menetapkan pemenang tender senilai kurang lebih 5 miliar tersebut," tegas Ketua Umum HIMAPSU, Muda Harahap, dalam orasinya.
Massa aksi menduga bahwa CV Yohara Gemilang sengaja dimenangkan meskipun penawarannya lebih tinggi dibandingkan dengan penawar lain yang mengikuti tender tersebut.
Selain itu, mereka mencatat adanya persiapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, seperti pemasangan kerangka tenda, meskipun proses tender masih berada dalam masa sanggah.
"Kami menduga kuat kalau CV Yohara Gemilang sengaja dimenangkan, padahal penawarannya lebih tinggi daripada penawar lain. Bahkan, tender ini belum selesai, tetapi sudah ada persiapan dengan pemasangan tenda," ujar Muda Harahap.
Dalam tuntutannya, massa HIPMASU meminta Kepala Kejatisu dan Kapolda Sumut untuk segera memanggil dan memeriksa Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan terkait proyek Ramadan Fair yang dinilai sarat akan kongkalikong dalam penetapan pemenang tender.
Mereka juga mendesak agar pimpinan CV Yohara Gemilang segera dipanggil untuk diperiksa.
Selain itu, massa HIPMASU meminta Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, untuk mengevaluasi jabatan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, dengan alasan adanya dugaan kongkalikong dalam penetapan pemenang tender.
Setelah lebih dari satu jam berorasi di depan Kantor Walikota Medan tanpa adanya tanggapan, massa melanjutkan aksinya ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.
Di lokasi ini, sempat terjadi keributan antara mahasiswa dan oknum petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, yang menyebabkan salah seorang massa aksi mengalami luka goresan di tangan.
Namun, aksi tetap dilanjutkan, dan massa akhirnya diterima Kabag Kebudayaan Disdikbud Kota Medan, Andi, yang mewakili pihak dinas untuk menanggapi tuntutan mereka.
"Saya tadi di telepon pimpinan untuk menemui teman-teman. Kebetulan pimpinan tidak berada di tempat, jadi untuk menanggapi persoalan ini, saya bersama Tim POKJA," jelas Andi, mewakili pihak Disdikbud Kota Medan.(Rizky Z)
.jpg)
