Oleh : Noorhalis Majid
Sampah di kota Banjarmasin nampak belum teratasi secara serius. Memang ada gerakan memuatnya dalam karung, atau menutup TPS liar dan memindahkan sampah pada TPS yang resmi, tapi lagi-lagi itu hanya menggeser letak sampah. Tidak menuntaskan sampah itu sendiri.
Akhirnya semakin menggununglah sampah di setiap TPS, mengganggu lingkungan dan membahayakan kesehatan warga.
Menyalahkan warga dengan tuduhan tidak mau memilah sampah, hanya bentuk mencari kambing hitam dari kelalaian yang sudah dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, berhenti menyalahkan warga.
Semua salah pemerintah yang tidak mampu mengelola sampah, termasuk tidak mampu mendidik warga agar disiplin dalam memilah sampah.
Apapun yang dilakukan, bila tidak ada TPA sebagai lokasi pembuangan akhir untuk mengolah sampah, tetap saja sampah belum teratasi dengan baik dan semestinya.
Kalau itu yang dikehendaki, berarti pemerintah sengaja membiarkan sampah mengepung kota ini, karena pada akhirnya sampah di TPS akan semakin meluber ke jalan dan memenuhi setiap tanah kosong menjadi TPS liar, khawatirnya justru dibuang ke sungai.
Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah kota untuk mengatasi ini? Setidaknya ada tiga cara yang bisa dilakukan, pertama, lakukan lobi untuk memanfaatkan TPA Sampah Regional Bajarbakula. Terutama lobi terkait pembayaran yang tak terjangkau itu.
Mungkinkah pembayaran tersebut sebagian ditanggung provinsi, sebab warga Banjarmasin juga warga Kalimantan Selatan, yang harus mendapat perhatian gubernur. Setidaknya sampai semua sampah yang menggunung teratasi dengan tuntas.
Kedua, lakukan pendekatan kepada pemerintah pusat untuk mendapat izin agar membuka kembali TPA Basirih, dengan membangun komitmen untuk melakukan pengolahan sebagaimana yang dipersyaratkan.
Dan tentu saja dengan skema kerja yang dapat meyakinkan mereka, bahwa di TPA Basirih, sampah tidak hanya ditumpuk, namun benar-benar diolah.
Ketiga, mencari lokasi baru TPA yang lebih representatif. Pada Lokasi tersebut segala ide dan gagasan tentang sampah yang seharusnya diolah, diterapkan dengan sebenar-benarnya.
Lalu dilengkapi dengan peralatan pengolahan sampah seperti incinerator, mesin composting, mesin pirolisis, dan balabox, dilengkapi teknologi pengolahan sampah modern.
Seperti memaksimalkan bank sampah, startup pengelolaan sampah, TOSS Listrik Kerakyatan, dan adanya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Semua alat dan skema tersebut sudah sangat dipahami Dinas Lingkungan Hidup.
Pilihan yang ketiga tentu saja perlu investasi, karena itu pemerintah bersama DPRD, memikirkan skema pendanaan untuk membiayai investasi jangka panjang tersebut.
Kalau tidak ada uang, mungkin dengan cara menjual asset yang tak terpakai, menarik penyertaan modal di Bank Kalsel, atau meminta bantuan Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Kalau itu juga tidak dimungkinkan, boleh dicoba menggalang dana publik, asal tujuannya jelas, publik pasti bersedia mendukungnya. Coba saja, mungkin ada hasilnya. (nm)
