 |
| Kang Pipik saat melaksanakan Reses di Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran, Karawang, Rabu 5 Maret 2025.(foto: ist) |
KARAWANG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, memberikan solusi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh modal usaha dengan cara berkelompok.
Solusi ini disampaikan dalam kegiatan Reses II Tahun Sidang 2024–2025, yang digelar di Rumah Inspirasi Kembang Johar, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tempuran, Karawang, pada Rabu (5/3/2025).
Pada kesempatan tersebut, yang akrab disapa Kang Pipik, menyampaikan bahwa program permodalan ini bertujuan untuk melindungi UMKM dari jeratan pinjaman online (pinjol) atau lembaga keuangan yang menawarkan bunga tinggi, seperti bank emok.
Kang Pipik merekomendasikan agar pelaku UMKM mengajukan Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) yang disalurkan melalui Bank BJB.
“Mekanismenya dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 20 orang dan harus mendapatkan rekomendasi dari ketua DKM (Dewan Kemakmuran Masjid). Pinjaman ini tanpa agunan, cukup dengan KTP dan KK,” ungkap Kang Pipik.
Menurutnya, Bank BJB mempertimbangkan rekomendasi dari ketua DKM karena mereka dianggap memiliki tingkat spiritual tinggi dan tidak sembarangan dalam memberikan rekomendasi.
Program Kredit Mesra ini, meskipun telah berjalan cukup lama, masih belum banyak diketahui oleh para pelaku UMKM. Padahal, program ini merupakan hasil negosiasi antara anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Bank BJB.
Setiap peminjam dalam program ini berhak mendapatkan plafon pinjaman maksimal Rp10 juta per orang dengan tenor cicilan antara 6 hingga 12 bulan.
Selain membahas permodalan UMKM, Kang Pipik juga memanfaatkan reses ini untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, yang mencakup Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.
Sejumlah isu yang disampaikan warga, khususnya dari Kecamatan Tempuran dan Desa Sumberjaya, antara lain berkaitan dengan infrastruktur jalan, pertanian, pengembangan ekosistem wisata, serta program Rumah Layak Huni (Rulahu).
Reses ini dihadiri oleh para kepala desa se-Kecamatan Tempuran yang tergabung dalam Ikatan Kepala Desa (IKD) yang dipimpin Ketua IKD Jenal, serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan setempat.(rls/bdg)
