 |
| Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Karawang saat pertanyakan komitmen Ketua DPRD Karawang, Senin 24 Maret 2025 (foto: firzan) |
KARAWANG - Gerakan Mahasiswa Peduli Reformasi yang terdiri dari mahasiswa berbagai kampus di Karawang menggelar kembali aksi unjuk rasa dengan tiga tuntutan utama.
Tuntutan tersebut meliputi penghentian represifitas aparat dan pembebasan massa aksi tanpa syarat, pencabutan UU TNI, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) demi mewujudkan supremasi hukum, termasuk pengesahan undang-undang tentang perampasan aset.
Diketahui sebelumnya, pada Jumat 21 Maret 2025, mahasiswa telah bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H., di ruang rapat paripurna DPRD Karawang untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Mereka juga menyerahkan petisi yang menuntut agar aspirasi tersebut dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu 2x24 jam. Namun, hingga 24 Maret 2025, mahasiswa menilai tidak ada tindak lanjut dari Ketua DPRD terkait tuntutan mereka.
Mahasiswa Universitas Buana Perjuangan (UBP), Ahmad Gani Nurholik, menyatakan kekecewaannya terhadap respons Ketua DPRD yang dinilai hanya sebatas menerima aspirasi tanpa tindakan nyata.
"Kami menuntut agar aspirasi ini segera disampaikan dan diakomodir. Jika tidak, kami akan menggelar aksi unjuk rasa dengan eskalasi yang lebih besar," ujarya Senin 24 Maret 2025.
Malam ini, kami berencana mengadakan konsolidasi dan berkomunikasi dengan elemen mahasiswa lain di Karawang.
"Kami berharap aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi seremonial, melainkan mendapat tindak lanjut konkret," tandasnya.
Menurutnya, permasalahan yang diangkat bukan sekadar isu biasa, tetapi persoalan serius yang mencederai demokrasi dan mengkhianati amanah reformasi, terutama terkait penghapusan dwifungsi TNI.(Firzan)
