 |
| Rapat koordinasi DLH Karawang dengan beberapa stakeholder di Kawasan Industri dan instansi terkait terkait Kali Kalapa, rapat berlokasi di Kantor DLH Karawang, Rabu 23 April 2025.(foto: Zen) |
KARAWANG – Rencana aksi unjuk rasa warga Desa Wadas akhirnya dibatalkan usai digelarnya rapat pembahasan penanganan banjir Kali Kalapa oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang, Rabu (22/4/2025).
Rapat tersebut berlangsung di Aula DLH Karawang, Jalan By Pass Tanjungpura No. 1, dan melibatkan berbagai pihak terkait.
Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas PUPR, BPBD, Camat Telukjambe Timur, aparat kepolisian dan TNI, Kepala Desa Wadas, serta sejumlah perwakilan kawasan industri seperti KIIC, KJIE, Pertiwi Lestari, dan Sedana Golf.
Kepala DLH Karawang, Iwan Ridwan, mengungkapkan bahwa banjir di Kali Kalapa yang telah berlangsung selama empat tahun terakhir banyak dipicu oleh limpasan air dari kawasan industri yang berada di wilayah bawah.
“Pada hari ini telah dicapai kesepakatan lanjutan yang memperkuat komitmen penanganan banjir sejak tahun 2021. KIIC sudah hampir 100 persen menyelesaikan komitmennya, namun masih ada kawasan yang belum memenuhi tanggung jawabnya,” kata Iwan.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah banjir harus tuntas paling lambat akhir tahun 2025. Berita acara kesepakatan juga telah ditandatangani bersama oleh instansi terkait sebagai bentuk komitmen nyata.
Sementara itu, Kepala Desa Wadas, H. Junaedi alias Jujun, menyambut baik hasil rapat dan berharap pelaksanaan perbaikan bisa segera dimulai, idealnya antara Mei hingga Juli 2025.
“Saya cukup keras dalam menyampaikan aspirasi karena masyarakat sudah sangat terdampak. Kalau tidak ada progres, masyarakat bisa saja kembali turun ke jalan,” ujarnya.
Jujun juga menyoroti belum adanya kejelasan terkait kompensasi bagi warga yang rumahnya rusak atau hilang akibat banjir. Ia berharap Pemkab Karawang melibatkan pihak desa dalam rapat-rapat lanjutan agar informasi bisa disampaikan langsung ke masyarakat.
Sementara dari pihak BBWS, disampaikan bahwa pengerjaan saluran Kali Kalapa akan dimulai pada Mei 2025, dengan prioritas pada titik-titik paling parah. Pekerjaan fisik dilakukan BBWS, sementara pendanaan sebagian berasal dari program CSR kawasan industri.
“Untuk saat ini, rencana aksi warga yang seharusnya berlangsung besok, kami putuskan batal. Namun kami akan tetap memantau, dan jika komitmen tidak ditepati, maka aksi lanjutan tidak bisa dihindari,” tegas Jujun.(zen)
