Oleh : M.Idris Hady, S.E (Sekjen ADA API)
Belakangan ini, publik disuguhi berbagai pertemuan yang melibatkan para purnawirawan jenderal dan tokoh-tokoh masyarakat nasional yang menyerukan wacana besar: mengembalikan Indonesia ke UUD 1945 yang asli melalui langkah-langkah drastis seperti Dekrit Presiden.
Orasi-orasi yang menggelegar dilontarkan dengan semangat nasionalisme tinggi, membakar semangat perubahan dan menyoroti kegagalan sistem ketatanegaraan pasca-amandemen.
Namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah: setelah orasi, apa..?
Hingga saat ini, sangat minim bahkan nyaris tidak ada indikasi bahwa kelompok ini memiliki rencana aksi yang konkret, terukur, dan sistematis. Tidak ada blueprint jangka pendek, menengah, maupun panjang yang dapat dijadikan pegangan publik tentang bagaimana narasi besar itu bisa diwujudkan. Apakah mereka benar-benar hendak membawa bangsa ini ke arah reset total, atau hanya ingin menunjukkan eksistensi di tengah kekacauan politik..?
Kondisi ini memperkuat kesan bahwa yang terjadi hanyalah NATO, No Action, Talk Only. Retorika memang kuat, tetapi miskin strategi. Padahal, sejarah telah membuktikan bahwa perubahan besar di republik ini baik 1966, 1998, hingga reformasi sistem pemilu tidak pernah terjadi hanya dengan orasi. Selalu ada master plan, struktur gerakan, dan arah yang jelas, meskipun tidak semua tertulis rapi di atas kertas.
Ketiadaan konsep atau grand strategy dari para tokoh nasional dan purnawirawan ini bisa jadi disebabkan oleh dua hal: pertama, keterbatasan dalam merancang policy design, yakni kemampuan untuk menerjemahkan ide besar ke dalam langkah taktis dan legal formal. Kedua, kemungkinan besar memang hanya sekadar upaya mencari panggung, simbol perlawanan tanpa niat sungguhan untuk mengubah lanskap politik secara radikal.
Penting untuk dicatat bahwa elite-elite lama ini pernah berada di dalam sistem. Mereka bukan pihak luar yang baru mengenal borok negeri ini. Lantas jika sekarang menyerukan perubahan, mengapa tidak dari dulu saat masih punya kuasa..? Atau jika memang ingin menjadi agen perubahan saat ini, mengapa tidak dimulai dengan membentuk 'think tank strategis, menyusun naskah akademik, dan melobi kekuatan sipil serta militer untuk bergerak bersama secara sistematis..?
Dalam ilmu strategi, niat tanpa kemampuan adalah 'omong kosong', dan kemampuan tanpa rencana adalah 'bunuh diri'. Maka jika ingin serius mendorong wacana Dekrit Presiden atau reset sistem, langkah pertama yang seharusnya dilakukan oleh para orator tersebut adalah menyusun 'peta jalan perubahan' bukan sekadar mengulang-ulang kegagalan sistem dan harapan muluk tanpa arah.
Sampai hari ini, publik belum melihat adanya niat dan kemampuan itu terwujud dalam bentuk konkret. Maka jangan salahkan rakyat jika mulai menganggap semua ini hanya panggung elit yang sedang sepi sorotan.
Wallahu ‘alam bisshowab.
