 |
| Presiden Mahasiswa IMAKA Karawang Alfin Fadhilah.(foto: ist) |
KARAWANG – Presiden Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Karawang (IMAKA), Alfin Fadhilah, menyuarakan keprihatinannya terhadap maraknya praktik percaloan tenaga kerja yang mengatasnamakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Kabupaten Karawang.
Menurut Alfin, praktik ilegal tersebut terus berlangsung tanpa penindakan serius dari pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat. Ia menilai lemahnya pengawasan yang dilakukan Disnaker telah menciptakan ruang bagi para oknum untuk menipu para pencari kerja dengan kedok legalitas lembaga.
"Sudah terlalu sering kita dengar adanya penipuan tenaga kerja yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan LPK atau LPTKS. Sayangnya, Dinas Tenaga Kerja seolah tutup mata. Ini bukan hanya soal lemahnya pengawasan, tapi juga bentuk pembiaran yang sistemik," ujar Alfin dalam pernyataannya pada Sabtu (26/4/2025).
Alfin menjelaskan bahwa meski proses perizinan pendirian LPK dan LPTKS dilakukan secara daring melalui sistem pusat, namun pengawasan dan evaluasi berkala tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ia mendesak Disnaker untuk menjalin kolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna menindak tegas pelanggaran, termasuk mencabut izin operasional lembaga-lembaga yang terbukti melakukan praktik curang.
"Kalau Disnaker mau turun tangan dan membentuk tim khusus pemantau di lapangan, percaloan berkedok LPK tidak akan menjamur seperti sekarang. Harus ada keberanian untuk melakukan blacklist terhadap pelaku, sehingga mereka tidak bisa dengan mudah mendirikan badan hukum baru dan melanjutkan aksinya," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa peran pemerintah daerah, khususnya Disnaker, tidak boleh sebatas administratif. Ketika ada lembaga yang menyalahi aturan dan merugikan masyarakat, harus ada tindakan nyata sebagai bentuk perlindungan terhadap para pencari kerja.
"Karawang dikenal sebagai kota industri, tetapi wajah industri kita tercoreng oleh maraknya praktik percaloan. Ini tidak bisa dibiarkan. IMAKA akan terus mengawal isu ini sampai ada ketegasan dari pemerintah daerah," pungkas Alfin.(*/firzan)
